Kompas.com - 10/08/2017, 18:59 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) Ketika Menggelar Pertemuan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) Ketika Menggelar Pertemuan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji pembubaran organisasi kemasyarakat (ormas) lain setelah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu.

Ormas yang akan dibubarkan ini dinilai mengingkari Pancasila. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa ormas berskala provinsi tersebut sudah diamati sejak dua tahun terakhir.

"Ada beberapa ormas kecil-kecil. Tidak berskala nasional. Ini sudah dua tahunan lebih. Daerahnya ya jangan dulu dong. Tidak bisa kami buka, kan ini perlu data yang akurat. HTI saja kan 10 tahun dicermati," kata Tjahjo, di kantornya, Kamis (10/8/2017).

Baca: Setelah HTI, Mendagri Sebut Akan Ada Ormas Lagi yang Dibubarkan

Meski dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Tjahjo, ormas itu tidak seperti HTI dan tidak berbasis keagamaan. Akan tetapi, gerakannya lebih radikal.

"Punya paham, punya ideologi lain. Sifatnya lebih radikal. Tidak terdata di nasional, perlu dicek, di Kejaksaan, di Kepolisian. Kami komparasi ke semua datanya," ujar Tjahjo.

Bahkan, lanjut dia, kegiatan ormas tersebut aktif berjalan di sejumlah daerah.

"Ada di beberapa provinsi mereka punya kegiatan. Saya belum bisa ngomong. Harus terpadu dulu dong. Menko Polhukam nanti yang akan mengumumkan," kata Tjahjo.

Baca: Wiranto: Para Ulama Dukung Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pun mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pemerintah juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Kompas TV Sikap HTI Soal Pembubaran Ormasnya

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.