Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal

Kompas.com - 10/08/2017, 18:59 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji pembubaran organisasi kemasyarakat (ormas) lain setelah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu.

Ormas yang akan dibubarkan ini dinilai mengingkari Pancasila. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa ormas berskala provinsi tersebut sudah diamati sejak dua tahun terakhir.

"Ada beberapa ormas kecil-kecil. Tidak berskala nasional. Ini sudah dua tahunan lebih. Daerahnya ya jangan dulu dong. Tidak bisa kami buka, kan ini perlu data yang akurat. HTI saja kan 10 tahun dicermati," kata Tjahjo, di kantornya, Kamis (10/8/2017).

Baca: Setelah HTI, Mendagri Sebut Akan Ada Ormas Lagi yang Dibubarkan

Meski dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Tjahjo, ormas itu tidak seperti HTI dan tidak berbasis keagamaan. Akan tetapi, gerakannya lebih radikal.

"Punya paham, punya ideologi lain. Sifatnya lebih radikal. Tidak terdata di nasional, perlu dicek, di Kejaksaan, di Kepolisian. Kami komparasi ke semua datanya," ujar Tjahjo.

Bahkan, lanjut dia, kegiatan ormas tersebut aktif berjalan di sejumlah daerah.

"Ada di beberapa provinsi mereka punya kegiatan. Saya belum bisa ngomong. Harus terpadu dulu dong. Menko Polhukam nanti yang akan mengumumkan," kata Tjahjo.

Baca: Wiranto: Para Ulama Dukung Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pun mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pemerintah juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Kompas TV Sikap HTI Soal Pembubaran Ormasnya

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com