Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham Sebut Tak Ada Pengurus DPP Dukung Gerakan Golkar Bersih

Kompas.com - 09/08/2017, 18:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, gerakan Golkar Bersih yang diusung Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) tak perlu ditanggapi serius.

Gerakan tersebut menuntut agar Golkar mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka.

Namun, menurut Idrus, keputusan terkait hal itu sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP Golkar, yakni tidak menggelar munaslub hingga status hukum Novanro inkrah.

"Jadi yang pertama, saya enggak tahu ya yang tergolong bersih itu berapa kali mandi sehari. Apa dua kali atau tiga kali. Maka maksud saya adalah bahwa kriteria tentang bersih dan tidak bersih itu kan tidak jelas yang dibuat oleh mereka. Sehingga tidak perlu kami respons secara serius," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Bahkan, kata Idrus, keputusan untuk tidak menggelar munaslub juga sudah ditetapkan pada Rapat Konsultasi Nasional di Bali dan Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan.

Begitu pula dengan DPD I Golkar yang mempunyai hak suara untuk menggelar Munaslub. Idrus mengatakan, semua DPD I Golkar sepakat untuk tidak menggelar Munaslub.

Ia juga mengatakan, 17 nama pengurus DPP Golkar yang disebut Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia sebagai pendukung gerakan Golkar Bersih hanya dicatut.

"Mereka yang disebut namanya juga tidak ada yang dikonfirmasi. Ada beberapa yang sudah sampaikan ke Whatsapp group kami. Ada juga yang konfirmasi langsung ke saya yang menyampaikan bahwa mereka tidak tahu namanya dicantumkan," ucap Idrus.

Generasi Muda Partai Golkar sebelumnya menyampaikan 17 nama yang disebut mendukung Gerakan Golkar Bersih. Beberapa orang di antaranya merupakan pengurus inti DPP Partai Golkar.

(Baca: Ini 17 Nama Politisi Pendukung Gerakan Golkar Bersih)

Adapun pertimbangan muncul setelah melakukan komunikasi langsung serta pengamatan terhadap sikap mereka selama ini, baik di publik maupun forum internal.

Doli berharap, nama-nama tersebut dapat aktif melakukan konsolidasi dan ikut memimpin Gerakan Golkar Bersih.

"Ke depan dalam batas waktu tertentu, kami akan umumkan edisi berikutnya secara periodik. Dan kami membuka diri kepada seluruh senior, tokoh, pimpinan atau kader Partai Golkar yang ingin bersama-sama memberikan dukungan serta membangun Golkar Bersih dan Indonesia bebas korupsi," ucap dia.

Adapun 17 nama tersebut di antaranya:
1. Yorrys Raweyai
2. Nusron Wahid
3. Kahar Muzakir
4. Lodewijk Paulus
5. Airlangga Hartarto
6. Ibnu Munzir
7. Indra Bambang Utoyo
8. Agus Gumiwang Kartasasmita
9. Zainuddin Amali
10. Eni M Saragih
11. Bambang Soesatyo
12. Andi Sinulingga
13. Gatot Sudjito
14. M. Sarmuji
15. Tb. Ace Hasan Syadzily
16. Ichsan Firdaus
17. Ridwan Hisyam

Kompas TV Pengurus Golkar Dukung Setya Novanto Tetap Jadi Ketum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com