Kompas.com - 08/08/2017, 13:59 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo saat diwawancarai di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (8/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusJaksa Agung HM Prasetyo saat diwawancarai di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (8/8/2017)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu melakukan reformasi di internal.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi pernyataan pimpinan KPK bahwa Kejaksaan perlu melakukan perubahan setelah berkali-kali penangkapan jaksa atas kasus dugaan korupsi.

"Ya, dia (KPK) juga mereformasi juga, sama-sama mereformasi. Bukan hanya kejaksaan, KPK juga mereformasi ya," kata Prasetyo, di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).

(baca: Ketua KPK: Kejaksaan Harus Berubah)

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya berkomentar soal penangkapan yang kembali melibatkan oknum jaksa.

Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK.
Dalam operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur, Kepala Kejari Pamekasan ikut ditangkap. Agus ingin agar ada perubahan di kejaksaan.

Prasetyo mengatakan, Kejaksaan terus melakukan reformasi. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kejaksaan mendapat nilai positif.

"Kita selalu lakukan reformasi, tanya ke Menteri PAN RB. Kita sudah melakukan reformasi. Dan dari penilaian mereka, kita dapat nilai positif," ujar Prasetyo.

(baca: Lima Jaksa Ditangkap KPK, Jaksa Agung Diminta Mundur dari Jabatannya)

Ia meminta agar kasus yang melibatkan oknum di kejaksaan, tidak digeneralisasi. Sehingga bukan berarti semua jaksa seperti itu.

"Ini atas kerjaan dari oknum, yang tidak harus digeneralisir," ujar Prasetyo.

"Jadi semua harus mereformasi diri, bukan hanya kejaksaan, tapi semuanya, termasuk KPK sendiri," tambah dia.

Agus sebelumnya menanggapi penangkapan sejumlah oknum kejaksaan di Pamekasan oleh KPK.

"Keinginan kami, teman-teman (Kejaksaan) harus berubah," kata Agus di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

(baca: Penangkapan Jaksa pada Pusaran Kasus Korupsi yang Ditangani KPK)

Menurut Agus, Jaksa Agung HM Prasetyo sudah berupaya melakukan perbaikan terhadap lembaga yang dipimpinnya, meskipun hasilnya belum tampak banyak perubahan.

"Mungkin Pak Jaksa Agung juga perlu waktu, saya pikir usahanya juga sudah kuat. Tapi memang, perubahan yang terjadi masih cukup lambat. Itu yang perlu kita dorong," kata Agus.

KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah orang yang terdiri dari penegak hukum dan penyelenggara negara di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka.

Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, tersangka lainnya adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi.

(baca: Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Pamekasan)

Sejak 2016 ada sejumlah penangkapan terhadap oknum Kejaksaan, di antaranya: Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Deviyanti Rochaeni dan Jaksa Penuntut di Kejaksaan Tinggi DKI, Fahri Nurmallo, ditangkap KPK setelah menangani kasus korupsi anggaran BPJS di Subang dengan terdakwa Jajang Abdul Kholik.

Kemudian, Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ahmad Fauzi ditangkap dalam operasi tangkap tangan tim Kejati Jatim pada 23 Oktober 2016.

Dia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari salah satu saksi kasus tanah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Selain itu, pada Jumat (9/6/2017) dini hari, KPK menangkap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

Dia diduga menerima suap guna mengatur kasus dugaan korupsi yang terkait proyek pembangunan irigasi di Bengkulu, tidak sampai ditangani Kejaksaan Tinggi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X