Kompas.com - 03/08/2017, 08:49 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). abba gabrillinLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017).

Rudi ditangkap saat menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan proses hukum yang sedang ditangani.

Penangkapan terhadap aparatur jaksa ini bukan yang kali pertama dilakukan KPK. Pada Juni 2017 lalu, KPK menangkap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

Pada September 2016 lalu, jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Fahrizal, digiring ke Gedung KPK Jakarta.

Jaksa Fahrizal menjadi tersangka penerima suap dalam penanganan kasus distribusi gula impor di Padang, Sumatera Barat.

Sebelumnya, pada Agustus 2016, KPK menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Devianti Rochaeni, dan Fahri Nurmalo.

Dalam kasus ini, Bupati Subang Ojang Sohandi diduga memberikan uang sebesar Rp528 juta kepada jaksa penuntut umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu juga pernah berpotensi terjerat kasus di KPK. Namun, keduanya lolos karena tidak didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan dalam kasus suap.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar mengatakan, penangkapan jaksa ini semakin memperkuat pandangan bahwa kejaksaan belum berbenah.

"Juga semakin memperkuat pandangan lemahnya kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo," ujar Aradila kepada Kompas.com, Rabu.

(Baca juga: Oknum Kejari Pamekasan Ditangkap, Kejagung Tak Akan Halangi KPK)

Aradila mengatakan, Kejaksaan Agung perlu segera memperbaiki mekanisme pengawasan di internal. Tanpa pengawasan yang ketat, reformasi kejaksaan akan sulit terjadi.

"Jangan hanya dianggap sebagai persoalan individu jaksa nakal. Tapi harus dilihat adanya persoalan struktural kejaksaan," kata Aradila.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Nasional
Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Nasional
Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Nasional
SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Nasional
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X