BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dan Mahkamah Konstitusi

Indonesia Tak Berniat Lanjutkan Kepemimpinan Asosiasi MK se-Asia

Kompas.com - 07/08/2017, 19:42 WIB
Haris Prahara

Penulis


SOLO, KOMPAS.com -
Masa jabatan Indonesia sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) berakhir tahun ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat memberi sinyal Indonesia tak ingin lagi melanjutkan kepemimpinan tersebut.

"Tidak (lanjut). Itu lebih baik," tegas Arief seusai Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Arief, Indonesia ingin suksesi kepemimpinan AACC dapat terwujud. "AACC adalah milik bersama sehingga kepemimpinan jangan selalu pada satu negara. Kita harap bisa bergulir ke negara-negara lain," ucapnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Indonesia di pucuk pimpinan AACC sebetulnya telah berakhir pada 2016 lalu. Akan tetapi, hasil rapat Kongres ke-3 AACC di Bali tahun lalu memutuskan bahwa masa jabatan Indonesia diperpanjang hingga 2017.

Kondisi itu disebabkan belum ada negara anggota yang siap menggantikan Indonesia untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi, Arief melanjutkan, kini saatnya negara lain merengkuh tongkat estafet kepemimpinan AACC dari Indonesia.

"Saat itu, kita ingin satu tahun saja. Berikutnya harus sudah ada Presiden yang menggantikan. Jangan sampai mengambang lagi tanpa calon," papar Arief.

(Baca juga: Belum Ada yang Siap, Indonesia Tetap Jadi Presiden AACC sampai 2017)

Meskipun mendorong kepemimpinan baru AACC, Indonesia tidak dalam posisi mengunggulkan kandidat negara tertentu. "Belum ada usulan terkait hal itu," imbuhnya.

Secara terpisah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guntur Hamzah, mengatakan, pemilihan presiden baru AACC termasuk ke dalam agenda pada Pertemuan Dewan Anggota AACC, Selasa besok.

Spanduk besar terkait Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dari 12 negara anggota AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.KOMPAS.com/HARIS PRAHARA Spanduk besar terkait Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dari 12 negara anggota AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Guntur, segala opsi terkait peralihan kepemimpinan AACC masih mungkin mencuat. Termasuk, kemungkinan negara yang terpilih sebagai pemimpin AACC disesuaikan dengan giliran abjad setelah Indonesia.

Selain hal itu, lanjut Guntur, agenda lain dari Pertemuan Dewan Anggota AACC tersebut adalah pembahasan progres Sekretariat Tetap AACC di Indonesia dan Korea Selatan, serta agenda lainnya.

Sebagai informasi, Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC hari ini dan Pertemuan Dewan Anggota AACC besok merupakan rangkaian acara Simposium Internasional AACC yang dimulai Rabu (9/8/2017).

Simposium itu rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tema utama simposium adalah “Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk”.

Indonesia telah beberapa kali menjadi tuan rumah kegiatan AACC,yaitu saat acara pembentukan AACC pada 2010 di Jakarta dan Kongres ke-3 AACC di Bali tahun lalu.


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com