Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentukan Capres pada Tahun 2018, PAN Belum Tentu Dukung Jokowi

Kompas.com - 04/08/2017, 19:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional menilai terlalu dini apabila saat ini sudah bicara mengenai calon presiden yang akan diusung pada 2019. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya baru akan menggodok dan menentukan capres yang diusung pada tahun depan.

"Dukungan capres harus melalui mekanisme Rakernas di PAN, dan kita akan menetapkannya dalam Rakernas tahun 2018," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (4/8/2017).

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi adanya tiga parpol pendukung pemerintag yang sudah menyatakan dukungannya ke Jokowi di 2019, yakni Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golkar.

Eddy mengatakan, saat ini PAN masih berfokus untuk mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga tahun 2019 mendatang. Namun, meski merupakan partai pendukung pemerintah, PAN juga belum tentu mendukung Jokowi sebagai petahana.

 

(Baca: Parpol yang Deklarasi Usung Jokowi Bertambah, PDI-P Kapan?)

"Saya tidak bisa mendahului proses Rakernas, jadi kita tunggu saja sampai tahun 2018," kata Eddy saat ditanya kemungkinan partainya kembali mendukung Jokowi.

Saat ditanya apakah sudah ada nama-nama yang disuarakan kader PAN di akar rumput, Eddy hanya menjawabnya sambil berseloroh.

"Kalau maunya saya sih Zulkifli Hasan dong. Tapi itu maunya saya lho," kata dia seraya tertawa.

Beberapa waktu lalu, keberadaan PAN di barisan Parpol pendukung pemerintah sempat disorot oleh elite parpol koalisi.

PAN dianggap tidak loyal karena mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan pemerintah dan parpol koalisi. Misalnya terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Ormas.

PAN bahkan sempat tidak diundang ke istana saat pertemuan Jokowi dan parpol koalisi.

Kompas TV Dukungan Maju Pilpres 2019 Lengkap, Jokowi Presiden Lagi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com