Salin Artikel

Tentukan Capres pada Tahun 2018, PAN Belum Tentu Dukung Jokowi

"Dukungan capres harus melalui mekanisme Rakernas di PAN, dan kita akan menetapkannya dalam Rakernas tahun 2018," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (4/8/2017).

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi adanya tiga parpol pendukung pemerintag yang sudah menyatakan dukungannya ke Jokowi di 2019, yakni Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golkar.

Eddy mengatakan, saat ini PAN masih berfokus untuk mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga tahun 2019 mendatang. Namun, meski merupakan partai pendukung pemerintah, PAN juga belum tentu mendukung Jokowi sebagai petahana.

(Baca: Parpol yang Deklarasi Usung Jokowi Bertambah, PDI-P Kapan?)

"Saya tidak bisa mendahului proses Rakernas, jadi kita tunggu saja sampai tahun 2018," kata Eddy saat ditanya kemungkinan partainya kembali mendukung Jokowi.

Saat ditanya apakah sudah ada nama-nama yang disuarakan kader PAN di akar rumput, Eddy hanya menjawabnya sambil berseloroh.

"Kalau maunya saya sih Zulkifli Hasan dong. Tapi itu maunya saya lho," kata dia seraya tertawa.

Beberapa waktu lalu, keberadaan PAN di barisan Parpol pendukung pemerintah sempat disorot oleh elite parpol koalisi.

PAN dianggap tidak loyal karena mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan pemerintah dan parpol koalisi. Misalnya terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Ormas.

PAN bahkan sempat tidak diundang ke istana saat pertemuan Jokowi dan parpol koalisi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/19562781/tentukan-capres-pada-tahun-2018-pan-belum-tentu-dukung-jokowi

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke