Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tetapkan Sinabung Bencana Nasional

Kompas.com - 04/08/2017, 11:32 WIB
Warga melihat Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanik saat erupsi, di Karo, Sumatera Utara, Rabu (2/8/2017). Aktivitas Sinabung kembali meningkat sejak Rabu pagi, tercatat puluhan kali gunung itu melontarkan abu dan awan panas yang menyebabkan aktivitas warga terganggu. ANTARA FOTO/MAZ YONSWarga melihat Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanik saat erupsi, di Karo, Sumatera Utara, Rabu (2/8/2017). Aktivitas Sinabung kembali meningkat sejak Rabu pagi, tercatat puluhan kali gunung itu melontarkan abu dan awan panas yang menyebabkan aktivitas warga terganggu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berharap status gunung sinabung mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat.

Ia menilai, situasi Gunung Sinabung yang berkali-kali meletus dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi bisa ditangani secara lokal.

"Meskipun letupan terjadi bertahap dan dianggap kecil, tetapi efeknya kehidupan masyarakat sudah tidak bisa lagi dianggap kecil," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2017).

Fahri meminta pemerintah pusat menetapkan letusan gunung sinabung sebagai bencana nasional.

 

(baca: Foto-foto Semburan Abu dan Awan Panas Gunung Sinabung)

Menurut dia, situasi sinabung yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional menyebabkan penanganan korban tidak dilakukan secara menyeluruh dan tuntas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rakyat harus segera punya rumah baru, pekerjaan baru dan penghidupan baru yang tidak lagi bisa mengandalkan kehidupan lama yang tidak pasti," kata Fahri.

"Sebab setiap saat muncul erupsi kehidupan berhenti. Dan erupsi Sinabung tidak jelas sampai kapan," tambahnya.

Gunung Sinabung melontarkan abu setinggi 4,2 kilometer dan meluncurkan awan panas sejauh 4,5 kilometer ke arah tenggara dan timur, Rabu (2/8/2017) sekitar pukul 10.00 WIB.

Hingga saat ini tercatat 7.214 jiwa atau 2.038 kepala keluarga di delapan pos pengungsian. Namun hanya ada 2.863 jiwa yang tinggal di pos pengungsian. Lainnya tinggal di luar pengungsian.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.