Menteri PUPR: Bukan Berarti Dana Haji Dipakai untuk Bangun Jembatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih serius mengenai wacana penggunaan dana haji untuk proyek infrastruktur.

Namun, menurut Basuki, pernyataan Presiden RI Joko Widodo tersebut maksudnya adalah untuk diinvestasikan ke proyek-proyek infrastuktur, dan bukannya untuk membangun infrastruktur.

"Investasi dan membiayai proyek itu beda. Harus dibedakan itu. Kalau investasi itu misalnya jalan tol yang sudah jadi ya dibeli," kata Basuki usai menerima penghargaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

(Baca: Ketua MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur)

Sekadar informasi, "membeli" jalan tol yang dimaksud bukan berarti calon jamaah haji lantas memiliki jalan tol. Banyak mekanisme pembelian proyek infrastruktur yang sudah berjalan dan menguntungkan, misalnya membeli sekuritisasi aset yang dikeluarkan oleh pemilik aset (investee).

"Tetapi, kalau bangun jembatan pakai dana haji, ya enggak lah. Pasti enggak (dilakukan), karena uangnya mandeg. Siapa nanti yang bayarin hajinya? Jadi ini investasi, bukan membiayai proyek," imbuh Basuki.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

(Baca: Ketua Komisi VIII: Tak Ada Jalan Gunakan Dana Haji untuk Infrastruktur)

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.