Setya Novanto Belum Pikirkan Praperadilan dan Tunjuk Pengacara

Kompas.com - 01/08/2017, 10:31 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) disaksikaan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung (kanan) dan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kiri) seusai melakukan pertemuan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Golkar BJ Habibie di Jakarta, Senin (24/7). Pertemuan Setya Novanto beserta jajaran pimpinan DPP Golkar dengan BJ Habibie itu membahas situasi yang terjadi di Golkar serta kasus hukum yang menjeratnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17. Hafidz Mubarak AKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) disaksikaan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung (kanan) dan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kiri) seusai melakukan pertemuan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Golkar BJ Habibie di Jakarta, Senin (24/7). Pertemuan Setya Novanto beserta jajaran pimpinan DPP Golkar dengan BJ Habibie itu membahas situasi yang terjadi di Golkar serta kasus hukum yang menjeratnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto hingga saat ini belum memutuskan apakah akan menempuh jalur praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Anggota Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Christina Aryani.

Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Partak Golkar di DPR periode 2009-2014.

"Bapak Setya Novanto sampai saat ini juga belum memikirkan untuk menempuh praperadilan," ujar Christina melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7/2017).

(baca: Dewan Pakar Golkar Dorong Novanto Tempuh Praperadilan Lawan KPK)

Ia menambahkan, Novanto saat ini masih fokus kepada tugas-tugas sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Golkar.

Selain itu, Novanto hingga saat ini belum menunjuk siapapun menjadi kuasa hukumnya untuk menghadapi proses hukum di KPK.

"Karena itu, kami berharap Bapak Firman Wijaya maupun pihak-pihak lainnya tidak mengatasnamakan diri sebagai pengacara Bapak Setya Novanto," tuturnya.

 

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X