Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Persilakan KPK Cek Hasil Penyidikan Penyerangan Novel

Kompas.com - 31/07/2017, 19:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi atau mengecek kembali hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan Polri soal perkara penyerangan Novel Baswedan.

Hal itu demi menghindari persepsi negatif masyarakat kepada Polri yang hingga saat ini belum juga berhasil mengungkap perkara penyerangan Novel menggunakan air keras tersebut.

"Kami sudah sangat terbuka ya kepada tim KPK yang bergabung untuk mengecek kembali alibi-alibi itu," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Tito mengatakan, sejauh ini sudah terdapat lima orang yang sempat ditahan oleh Polri. Masing-masing berinisial M, AL, H, Mi dan MSH. Mereka dicurigai terlibat dalam penyerangan Novel. Namun, berdasarkan pemeriksaan mendalam, penyidik tidak dapat membuktikan bahwa mereka terlibat menyerang Novel.

 

Alibi kelimanya menunjukan saat kejadian penyerangan Novel, mereka tidak ada di lokasi.

(Baca: Ini Sketsa Wajah dan Ciri Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan)

"Lima-limanya sudah kami cek alibinya semua. Kami melakukan pemeriksaan mendalam, mulai dari IT, saksi-saksi dan lain-lain, dan kami tidak mendapatkan hubungan antara kelima orang yang sempat kami amankan dengan penganiayaan," ujar Tito.

Selain kelima orang yang sempat ditahan, penyidik polisi juga telah mendapat keterangan 59 saksi dan mengamankan 50 rekaman CCTV dan pemeriksaan terhadap sekitar 100 toko kimia. Tito sama sekali tidak mempersoalkan jika dokumen tersebut dibuka dan dikroscek kembali oleh KPK.

"Mungkin dalam beberapa hari ke depan, minggu ini, kami akan melakukan pembicaraan dengan komisioner KPK, membahas langkah-langkah ini. Soal memverifikasi teknis hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Polri sebelumnya," ujar Tito.

Kompas TV KPK Gelar Doa Bersama Untuk Novel Baswedan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com