Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Ada Partai Politik yang Siap untuk Pemilu 2019"

Kompas.com - 31/07/2017, 07:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, menjelaskan situasi dan kondisi perpolitikan yang semakin hangat menegaskan bahwa partai politik saat ini tidak siap dengan Pemilu Serentak 2019.

Diskusi yang berkembang selama ini baik dari parlemen dan pemerintah, kata dia, hanya berkutat pada satu hal dan isu yang sama.

Sementara, pada penyiapan kader dan calon yang akan diusung baik untuk legislatif dan presiden, sama sekali belum terlihat.

Bukan hanya itu, keterbatasan partai politik dengan sosok yang dinilai mumpuni untuk memimpin Indonesia dan juga mewakili rakyat, dinilai Arie masih terbatas. Sehingga, partai politik sedang menunggu perkembangan dan dinamika yang terjadi.

"Saya bisa katakan kalau tidak ada partai politik yang siap untuk Pemilu 2019. Mereka sangat terbatas sekali, baik figur, isu, juga kesiapan calon anggota legislatif," kata Arie di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (30/7/2017)

Waktu pelaksanaan Pemilu 2019 yang terhitung hanya satu setengah tahun lagi, seharusnya, dimanfaatkan partai politik mengenalkan calon yang akan diusung. Setidaknya untuk calon anggota legislatif.

(Baca juga: Pertemuan Prabowo dan SBY Tak Bahas Koalisi 2019)

Selain persiapan calon, partai politik juga dinilai tidak memiliki finansial yang cukup untuk memberikan pelatihan kepada calon anggota legislatif, serta memberi pendidikan kepada masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

"Belum lagi, mereka harus terbentur dengan kesiapan Pilkada 2018 mendatang yang juga penting bagi partai politik memenangkan konstetasi di daerah," kata dia.

(Amriyono Prakoso/Tribunnews.com)

**
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Pengamat: Tidak Ada Partai Politik yang Siap Untuk Pemilu 2019

Kompas TV Adu Kuat Parpol Soal Syarat Pencalonan Presiden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com