Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi 9,04 persen, PKB Ingin Kader sebagai Capres atau Cawapres 2019

Kompas.com - 28/07/2017, 09:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan untuk mengajukan calon dari partainya sendiri untuk Pemilu Presiden 2019. Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding tak menampik jika ada dorongan yang besar dari kader dan simpatisan partai agar PKB mencalonkan kadernya sendiri pada 2019.

"Ada (dorongan). Tetapi belum kami putuskan," ucap Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, hingga saat ini PKB belum menyatakan akan mencalonkan siapapun untuk Pilpres 2019. Termasuk nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menuturkan, saat ini semua partai sebetulnya sudah menyiapkan diri untuk ambang batas presiden (presidential threshold) 0 persen. Adapun dalam UU Pemilu, presidential threshold yang diketok adalah 20-25 persen.

(Baca: PKB: 'Presidential Threshold' Bukan untuk Hasilkan Capres Tunggal)

Namun, ketentuan tersebut digugat ke Mahkamah Konsititusi sehingga masih berpotensi dibatalkan. Meski sudah siap dengan 0 persen, semua parpol juga dinilainya sudah mulai bisa menghitung koalisinya jika agar mencapai syarat 20-25 persen.

"Begitu UU ini ditetapkan maka dinamika politik lintas partai akan semakin dinamis. Karena gambarannya sudah semakin jelas siapa koalisi dengan siapa untuk mencapai 20 persen," ujar Lukman.

Pada Pileg 2014, PKB mengantongi 9,04 suara. Berarti, kata dia, PKB setidaknya memiliki sumbangsih hampir 50 persen dari persyaratan minimum pencalonan presiden.

Ia menuturkan, ada kehendak dari kader-kader PKB agar pada pemilu 2019 nanti partai tersebut berperan aktif. Hal ini karena pilpres dapat memberikan dampak besar bagi sebuah partai terlebih jika partai itu mengusulkan calon presiden atau calon wakil presiden dari kadernya.

(Baca: Prabowo: "Presidential Threshold" Lelucon Politik yang Menipu Rakyat)

"Apakah terlibat aktif ini sebagai capres atau terlibat aktif sebagai perahu utama yang mengusulkan capres itu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

"Karena kami sangat menyadari implikasi dari pemilu serentak itu bisa negative coattail-effect atau bisa positive coattail-effect," kata dia.

Adapun efek negatifnya adalah sebuah partai akan tergerus oleh partai-partai lain yang aktif jika sebuah partai tak terlibat aktif dalam pilpres.

"Kalau positive coattail-effect itu karena kami terlibat aktif dalam pilpres ini maka kami bisa mendapatkan hasil yang berlipat," tutur Lukman.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com