Indonesia Diminta Usut Penembakan Kapal Nelayan Vietnam

Kompas.com - 29/07/2017, 19:30 WIB
Kapal nelayan asal negara Vietnam yang ditangkap Badan Keamanan Laut (Bakamla) karena menangkap ikan secara ilegal di wilayah Laut Natuna perairan Indonesia saat digiring menuju Stasiun Pengasawan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak (24/3/2017). KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANKapal nelayan asal negara Vietnam yang ditangkap Badan Keamanan Laut (Bakamla) karena menangkap ikan secara ilegal di wilayah Laut Natuna perairan Indonesia saat digiring menuju Stasiun Pengasawan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak (24/3/2017).
|
EditorKurniasih Budi


HANOI, KOMPAS.COM –
Pemerintah Vietnam meminta Indonesia mengusut penembakan oleh TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia ke sejumlah nelayan Vietnam di Laut China Selatan yang menurut laporan setempat melukai dua orang nelayan.

"Vietnam sangat prihatin dengan kejadian ini dan mengusulkan agar Indonesia segera menyelidiki dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Lalu, menginformasikan hasilnya kepada Vietnam,” kata Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh seperti di kutip Reuters pada Jumat (28/7/2017).

Vietnam pun, lanjut Minh, berharap agar kejadian tersebut tidak terulang. Minh mengaku telah menelpon langsung Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk menyatakan kejadian ini adalah sangat serius.

Kata dia, penembakan itu  tidak mencerminkan hubungan kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia.

Baca: Beri Tembakan Peringatan ke Udara, TNI AL Bantah Lukai Nelayan Vietnam

Sebelumnya, komite pencarian dan penyelamatan laut provinsi Binh Dinh di situs resminya mengatakan, angkatan laut Indonesia telah menembak dan melukai nelayan Vietnam pada Sabtu malam (22/7/2017).

“Ketika peristiwa itu terjadi, perahu nelayan tersebut berjarak sekitar 132 mil laut tenggara dari pulau Con Dao,” tulis laman tersebut pada Minggu (23/7/2017).

Ilegal fishing

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi membenarkan, TNI AL telah melakukan penembakan kepada nelayan Vietnam. Upaya itu dilakukan guna mengusir nelayan asing yang ingin memasuki dan mengambil ikan di Perairan Laut Natuna Selatan.

"Iya, ada enam (kapal nelayan) kalau enggak salah. Tapi, tembakan itu hanya bersifat peringatan, bukan ke kapal sehingga tidak ada yang luka," ujar Ade, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, seperti dimuat Kompas.com Selasa (25/7/2017).

Adapun kapal-kapal nelayan ilegal, kata dia, sudah diamankan TNI AL, tepatnya oleh personel Komando Armabar. Kapal tersebut sedang diproses dan diselidiki sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan kepada Reuters bahwa penangkapan ikan ilegal yang melibatkan nelayan Vietnam telah menjadi isu jangka panjang kedua negara.

Menurut Retno, kedua negara akan bertemu di Manilla, Filipina pada bulan depan dalam sebuah forum regional untuk membahas masalah itu. Salah masalah yang ingin diselesaikan adalah mengenai zone ekonomi eksklusif masing-masing negara di Laut China Selatan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X