Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Diminta Usut Penembakan Kapal Nelayan Vietnam

Kompas.com - 29/07/2017, 19:30 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


HANOI, KOMPAS.COM –
Pemerintah Vietnam meminta Indonesia mengusut penembakan oleh TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia ke sejumlah nelayan Vietnam di Laut China Selatan yang menurut laporan setempat melukai dua orang nelayan.

"Vietnam sangat prihatin dengan kejadian ini dan mengusulkan agar Indonesia segera menyelidiki dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Lalu, menginformasikan hasilnya kepada Vietnam,” kata Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh seperti di kutip Reuters pada Jumat (28/7/2017).

Vietnam pun, lanjut Minh, berharap agar kejadian tersebut tidak terulang. Minh mengaku telah menelpon langsung Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk menyatakan kejadian ini adalah sangat serius.

Kata dia, penembakan itu  tidak mencerminkan hubungan kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia.

Baca: Beri Tembakan Peringatan ke Udara, TNI AL Bantah Lukai Nelayan Vietnam

Sebelumnya, komite pencarian dan penyelamatan laut provinsi Binh Dinh di situs resminya mengatakan, angkatan laut Indonesia telah menembak dan melukai nelayan Vietnam pada Sabtu malam (22/7/2017).

“Ketika peristiwa itu terjadi, perahu nelayan tersebut berjarak sekitar 132 mil laut tenggara dari pulau Con Dao,” tulis laman tersebut pada Minggu (23/7/2017).

Ilegal fishing

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi membenarkan, TNI AL telah melakukan penembakan kepada nelayan Vietnam. Upaya itu dilakukan guna mengusir nelayan asing yang ingin memasuki dan mengambil ikan di Perairan Laut Natuna Selatan.

"Iya, ada enam (kapal nelayan) kalau enggak salah. Tapi, tembakan itu hanya bersifat peringatan, bukan ke kapal sehingga tidak ada yang luka," ujar Ade, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, seperti dimuat Kompas.com Selasa (25/7/2017).

Adapun kapal-kapal nelayan ilegal, kata dia, sudah diamankan TNI AL, tepatnya oleh personel Komando Armabar. Kapal tersebut sedang diproses dan diselidiki sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan kepada Reuters bahwa penangkapan ikan ilegal yang melibatkan nelayan Vietnam telah menjadi isu jangka panjang kedua negara.

Menurut Retno, kedua negara akan bertemu di Manilla, Filipina pada bulan depan dalam sebuah forum regional untuk membahas masalah itu. Salah masalah yang ingin diselesaikan adalah mengenai zone ekonomi eksklusif masing-masing negara di Laut China Selatan. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com