Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Curhat" Jokowi Saat Rapat Kabinet di Istana...

Kompas.com - 24/07/2017, 11:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Sein (24/7/2017).

Saat memberikan sambutan, ia sempat "curhat" soal pemberitaan media. Apa isi "curhatan" Jokowi?

Jokowi mengaku heran saat media-media tak memberitakan survei Gallup World yang menempatkan Indonesia do peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Ia membandingkan dengan yang terjadi di India.

Menurut Jokowi, media-media di India memberitakan secara luas mengenai survei itu, di mana India menempati urutan ketiga. 

"Yang saya lihat, yang nomor 3 saja, semua koran itu keluar semuanya. Semua media itu keluar semuanya. Tapi kita, nomor 1 tidak ada yang keluar," kata Jokowi, dalam rapat kabinet dengan topik RAPBN tahun 2018 itu. 

Baca: Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

"Tapi enggak apa-apa, ini sebuah anu untuk kita, yang akan memacu kita semuanya untuk memperbaiki," tambah Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh menterinya.

Menurut Jokowi, hasil survei Gallup menunjukkan bahwa jajarannya sudah bekerja keras sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

"Ini hal yang sangat penting, sangat mendasar sekali dalam kita bekerja. Kalau dipercaya oleh rakyat itu bekerja akan lebih mudah," kata Jokowi.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (18/7/2017), Sri Mulyani melaporkan hasil survei ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal 'trust and confidence in national government' berdasarkan data Gallup," ujar Sri.

Sri mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor-faktor itu, di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.

Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya.

Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu, yakni 2007 yang hanya mencapai 52 persen.

Kompas TV Ombudsman Ajak Tingkatkan Pelayanan Publik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com