Survei "Kompas": 61 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah, Citra Jokowi Makin Positif

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepuasan publik atas kinerja pemerintah stabil di garis atas. Begitu pula dengan popularitas Jokowi.

Dukungan yang cukup besar dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan kesan kuat terhadap sosok presiden dapat menjadi modal untuk mempercepat laju pembangunan bangsa.

Disarikan dari hasil survei Litbang harian Kompas edisi Kamis (20/10/2016), degradasi kepuasan masyarakat pada dua tahun masa pemerintahan bisa berlangsung cukup cepat, seperti terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ataupun Megawati Soekarnoputri.

Menjelang dua tahun pemerintahan dua presiden dari kalangan sipil tersebut, kepuasan publik atas indikator-indikator bidang politik-keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial berada di garis bawah (di bawah 50 persen).

Pada era presiden dari kalangan militer, Susilo Bambang Yudhoyono, gejala serupa terjadi pada periode pertama pemerintahannya.

Saat itu, hanya bidang politik dan keamanan yang berada di posisi aman di atas 50 persen.

Namun, tren itu tidak terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang justru mampu melakukan manuver setelah melewati tahun pertama.

Sejak April hingga Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat stabil di atas 60 persen. Bahkan, pada Oktober angkanya mencapai 61,0 persen.

Pada April 2015 sampai Januari 2016, tingkat kepuasan publik masih di bawah 60 persen.

Setelah sempat merosot tajam pada enam bulan pertama, kinerja pemerintahan sempat stagnan di mata publik.

Kondisi ini berlangsung hingga sembilan bulan berikutnya. Bidang hukum dan ekonomi adalah dua aspek yang paling tertekan.

Penilaian kepuasan publik pun jatuh menjauhi garis tengah, di bawah 50 persen. Bahkan, kepuasan terhadap bidang hukum merosot hingga 44 persen dari posisi awal sebesar 59,7 persen, bidang ekonomi menjadi tinggal 37,5 persen dari sebelumnya 49,6 persen.

Sekalipun pada 12 Agustus 2015 Presiden melakukan perombakan kabinet dengan mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet, hasilnya belum mengubah apresiasi.

Menginjak 18 bulan masa pemerintahan, kepercayaan masyarakat mulai meningkat seiring dengan beberapa perubahan yang dilakukan Presiden.

Langkah Presiden untuk kembali melakukan perombakan kabinet pada 27 Juli 2016, dengan melakukan pergeseran dan penggantian sejumlah menteri, menjadi angin segar perubahan.

Masuknya Sri Mulyani Indrawati ke dalam kabinet sebagai Menteri Keuangan segera diikuti dengan langkahnya melakukan efisiensi anggaran di kementerian-kementerian.

Gagasan yang menelurkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) membuahkan harapan baru bagi perekonomian sehingga per 30 September 2016 pemerintah berhasil menghimpun uang tebusan dari wajib pajak sebesar Rp 89,2 triliun.

Kesuksesan ini mendorong kepercayaan diri yang tinggi pada pemerintahan, dan publik pun memberikan respons positif yang lebih tinggi pada kinerja kabinet di bidang perekonomian.