Golkar: PAN Tak Konsisten Berjuang Bersama Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak konsisten berjuang bersama koalisi pendukung pemerintah.

Hal ini disampaikan Nurdin menanggapi sikap PAN yang kerap berseberangan pemerintah.

Terakhir, PAN yang mendukung presidential threshold 0 persen memutuskan walkout saat pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Padahal, partai pendukung pemerintah lain, yakni Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP mendukung presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara.

"Itu inkonsistensi dalam sebuah perjuangan (bersama koalisi pemerintah)," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

(baca: Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out")

Nurdin lantas menyindir PAN dengan mengutip pernyataan pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono setelah memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Meski demikian, Nurdin mengaku tetap menghargai sikap PAN tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan PAN di koalisi pemerintah.

"Karena masing-masing partai punya kepentingan. Kepentingan itulah yang diramu dalam sebuah strategi, yang pasti kepentingannya dlm menghadapi 2019," kata Nurdin.

(baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.

Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

(baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)

PAN sama sekali belum membahas rencana untuk keluar dari gerbong koalisi.

Menurut dia, PAN selalu mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak kepada rakyat dan memberi saran jika bertentangan dengan kemauan rakyat.

Adapun Sekjen PAN Eddy Soeparno mengklaim pihaknya tetap konsisten mendukung pemerintah sebagai bagian dari koalisi.

(baca: PAN: Kami Tetap Berkomitmen dengan Koalisi)

Namun, dalam hal tertentu yang menyangkut keberadaan partai seperti RUU Pemilu, ia menilai perbedaan dengan partai koalisi merupakan hal wajar.

PAN sebelumnya tidak sejalan dengan koalisi pemerintah saat pengambilan keputusan UU Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

(baca: Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

"Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan keputusan tingkat dua kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas putusan," kata Yandri.