Kompas.com - 19/07/2017, 17:28 WIB
Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar (tengah) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar (tengah) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, meminta  pemindahan tempat penahanan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan terhadapnya.

Patrialis beralasan ingin dipindah ke rutan yang menyediakan masjid, sehingga dapat menjalankan shalat berjemaah.

Patrialis yang selama ini ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar dipindahkan ke Rutan Klas I Cipinang.

Jaksa KPK menyerahkan permohonan tersebut untuk diputus sesuai pertimbangan majelis hakim. Namun, menurut pertimbangan jaksa, kondisi Rutan KPK akan lebih baik bagi kesehatan Patrialis, ketimbang Rutan Cipinang.

"Menurut pertimbangan kami, rutan kami kondisinya lebih baik daripada Rutan Cipinang. Perbandingan kapasitas, Rutan KPK akan lebih memberikan kesehatan dibanding rutan yang dituju terdakwa," ujar jaksa Lie Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(Baca: Kangen Shalat Berjamaah, Patrialis Minta Ditahan di Rutan Cipinang)

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango mengatakan, ketika menyampaikan permohonan semacam pemindahan penahanan atau penangguhan, terdakwa sebaiknya memunculkan alasan subjektif. Misalnya, alasan kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut Nawawi, majelis hakim akan mempertimbangkan juga keadilan bagi para terdakwa lain sebelum memutus mengabulkan atau menolak permohonan.

"Perkara ini bukan anda saja dan bukan anda saja yang sakit," kata Nawawi.

Kompas TV Hakim Konstitusi non aktif. Patrialis Akbar menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap lebih dari 2 miliar Rupiah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.