Pukul 13.30 WIB, Golkar Rapat Pleno Bahas Status Tersangka Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dijadwalkan menggelar rapat pleno pada Selasa (18/7/2017) pukul 13.30 WIB, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, rapat akan membahas kelanjutan sejumlah agenda politik ke depan yang telah dirancang partai, setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka KPK.

"Kami akan memastikan agenda politik seperti persiapan pilkada 2018 tetap solid sesuai dengan term and condition yang telah ditentukan. Pileg juga tidak boleh terganggu," ujar Nusron di depan kediaman Novanto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017) dini hari.

"Apalagi kami sedang menghadapi agenda politik maha penting, pengambilan keputusan RUU Pemilu, Pileg, dan verifikasi parpol. Ini agenda penting yang menyangkut masa depan partai," lanjut Nusron.

(baca: Setya Novanto, Pendatang Baru di Deretan Pimpinan Lembaga yang Dijerat KPK...)

Selain memastikan agenda politik yang telah disusun berjalan lancar, rapat pleno DPP Golkar juga akan membahas soliditas partai setelah Novanto berstatus tersangka.

Isu soliditas, kata Nusron, menjadi penting dibahas karena Golkar merupakan partai yang terdiri dari banyak elemen di masyarakat.

"Golkar ini kan seperti bapak-bapak tahu, banyak variasi. Enggak ada kasus seperti ini pun dinamikanya tinggi, apalagi ada kasus seperti ini. Bicara Golkar itu bicara mikrokosmos Indonesia. Elemennya banyak dan masing-masing merasa orang merdeka," tutur Nusron.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi pascapenetapan tersangka Novanto.

(baca: Kasus E-KTP, Pansus Angket KPK, dan Setya Novanto Tersangka...)

Menurut Akbar, dengan status tersangka, Novanto tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin parpol.

Sementara parpol sedang menghadapi agenda politik pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Puncaknya adalah agenda politik 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini agenda yang sudah ada di depan mata," kata Akbar dalam wawancara dengan Kompas TV.

Menurut Akbar, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas (Plt) ketum.

Hal itu sebaiknya dibahas oleh para pengurus partai. Misalnya, kata dia, menunjuk tokoh di DPP untuk memimpin sementara.

Namun, kata dia, perlu pemimpin definitif untuk menjalankan kepemimpinan yang kuat.

(baca: Setya Novanto, The Untouchable yang Penuh Kontroversi....)

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.