Kompas.com - 18/07/2017, 05:05 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017).  Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak banyak bicara, namun namanya tak lagi asing di dunia perpolitikan tanah air. Menjadi Ketua Umum partai dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah puncak karir Setya Novanto.

Meski memilki karir politik yang moncer, namun jalan penuh kontroversi begitu melekat di setiap langkah pria kelahiran Bandung, 61 tahun lalu ini.

Sejak tahun 2001, namanya sudah mulai dikaitkan dengan perkara korupsi. Saat itu, aparat penegak hukum tengah menelusuri soal kasus hak tagih piutang Bank Bali.

Semenjak itu, satu per satu kasus korupsi mulai membayangi Novanto bersamaan dengan semakin tingginya posisi yang dimiliki Novanto di Partai Golkar.

Setelah KPK berdiri, Novanto juga selalu menjadi "tamu setia" lembaga anti-rasuah. Dia kerap diperiksa sebagai saksi kasus-kasus korupsi.

(Baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)

Tak hanya persoalan hukum, Novanto juga sempat berurusan dengan komite etik DPR atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dua kali sudah Novanto diperiksa MKD untuk tindakannya yang dianggap melanggar etika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dari sejumlah perkara hukum hingga kasus etika, nama Novanto selalu bersih. Hanya sanksi teguran, satu-satunya yang dia dapat. "The Untouchable", kata sejumlah orang melihat kelihaian Novanto berkelit dari setiap persoalan yang menerpanya.

Akan tetapi, pada Senin (17/7/2017) malam, KPK mengumumkan bahwa Novanto ditetapkan sebagai tersagka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Bagaimana kilas balik perjalanan Novanto yang penuh kontroversi? Berikut fakta-fakta menarik yang dihimpun Kompas.com:

Dikaitkan dengan kasus korupsi sejak 2001

Sejak tahun 2001 namanya disebut dalam sejumlah kasus korupsi. Di tahun itu, nama Novanto disebut pertama kali terkait kasus hak tagih piutang Bank Bali yang menyebabkan kerugian negara nyaris Rp 1 triliun dari total tagihan sebesar Rp 3 triliun.

Kasus Bank Bali masih menyisakan buron Djoko Tjandra yang juga merupakan bos Grup Mulia. Dalam dakwaan, jaksa menyebut nama Setya Novanto.

Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton.

Selalin dua perkara hukum di atas, nama Novanto sering disebut dalam berbagai kasus di KPK, seperti suap Ketua MK Akil Mochtar, kasus PON Riau dan korupsi e-KTP.

(Baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Namun, Novanto belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apa pun. Itulah kemudian banyak yang menyebutnya sebagai "The Untouchable" hingga akhirnya kini KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. 

Di dalam kasus suap PON Riau, KPK mendalami keterlibatan Novanto dengan menggeledah ruangan Setya di lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu adalah upaya mengembangkan kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

Terkait kasus ini, Setya membantah keterlibatannya. Dia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X