Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar

Kompas.com - 13/07/2017, 19:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terus menggodok sejumlah nama sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018. Salah satu nama yang muncul yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Nama Ibu Susi juga masuk," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hasto mengatakan, partainya terus mencermati dinamika politik tiap daerah berdasarkan masukan sejumlah tokoh, survei lembaga politik dan aspirasi masyarakat di bawah.

Selain Susi, muncul juga nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Ada juga dua kader PDI-P, Tubagus Hasanuddin dan Rieke Diah Pitaloka.

"Posisi saat ini, seluruh nama yang masuk pemetaan politik statusnya sama," ucap Hasto.

(Baca: Nusron Wahid: Kalau Susi Maju Pilgub Jabar, Bisa Porak-poranda Semuanya)

Menurut Hasto, nama-nama yang sudah muncul dalam radar nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto menyatakan, partainya tak mau tergesa-gesa untuk memutuskan nama calon kepala daerah. Sebab, ia melihat pilkada serentak yang akan berlangsung di 171 daerah tahun depan juga berpengaruh dalam pemilihan presiden pada 2019.

"Nama-nama sudah masuk di dalam radar PDI-P, tetapi keputusan politik belum diambil," ucap Hasto.

Kompas TV Dedy Mizwar Deklarasi Maju Pilgub Jabar Seusai Lebaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com