Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan Satgas Pangan Akan Fokus pada Komoditas Beras

Kompas.com - 05/07/2017, 18:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap Satuan Tugas Pangan ke depan akan lebih fokus mengawasi komoditas beras dibandingkan komoditas pangan lain.

Hal tersebut dikarenakan uang yang beredar dalam komoditas beras lebih banyak dibandingkan bahan pangan lainnya, yakni mencapai Rp 500 triliun.

"Yang lain tetap jalan komoditas lain, tapi yang satunya akan mendapat atensi khusus yaitu masalah beras. Karena masalah beras dari sembilan sembako ini, ini uang yang beredar untuk beras ini tertinggi dibanding yang lain," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Komoditas lainnya yang juga tinggi yaitu minyak goreng dan jagung. Khusus komoditas beras, kata Tito, terlihat disparitas harga yang cukup tinggi.

Petani yang jumlahnya sekitar 56 juta orang memiliki margin keuntungan Rp 60 triliun. Sementara di tingkat distributor, margin keuntungan yang didapatkan bisa mencapai Rp 126 triliun.

Menurut Tito, terjadi ketidakseimbangan dalam siklus tersebut. Oleh karena itu, untuk memberantas mafia beras atau kartel, Polri membantu mengawasi jalur distribusi di mana rawan terjadi penimbunan dan permainan harga.

"Kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, kami ambil penegakan hukum, itu yang dilakukan," kata Tito.

Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan harga sembako harus stabil, bahkan menurun hingga Rp 1.000 di tingkat pasar.

Dengan demikian tidak terjadi disparitas harga yang jauh antara biaya produksi oleh petani hingga ke konsumen.

"Kami berusaha untuk membuat semua pihak tersenyum, petani tersenyum, pedagang tersenyum, konsumen juga tersenyum," kata Tito.

"Tapi hati-hati, yang tidak boleh tersenyum ini adalah para kartel, mafia. Mafia, kartel, maaf ya, kami akan kejar," ucap dia.

(Baca juga: Antisipasi Kecurangan Harga Sembako Jelang Lebaran, Polri Bentuk Satgas Pangan)

Kompas TV Tarik Ulur Harga Pangan - Jejak Kasus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com