Alasan Pansus Angket KPK Akan Kunjungi Terpidana Korupsi di Lapas

Kompas.com - 04/07/2017, 23:01 WIB
Pimpinan Pansus hak angket KPK: Wakil Ketua Pansus Risa Mariska, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa, serta Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi dan Dossy Iskandar Prasetyo (paling kiri ke kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPimpinan Pansus hak angket KPK: Wakil Ketua Pansus Risa Mariska, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa, serta Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi dan Dossy Iskandar Prasetyo (paling kiri ke kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, rencana kunjungan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk memastikan hak-hak terpidana kasus korupsi tidak dilanggar selama menjalani proses pidana.

"Berkaitan itu kami akan beri ruang (para terpidana kasus korupsi), kami akan ketemu dengan mereka. Pansus ini ingin membangun konsepsi penegakkan hukum yang menjamin HAM," ujar Agun usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (4/7/2017).

"Apakah ada di antara mereka (yang) selama proses atau menjalani pidana, hak-haknya dianiaya," ucap dia.

Agun menegaskan, tidak ada niat dari Pansus hak angket KPK untuk mengubah putusan pengadilan.

Sedianya kunjungan akan dilakukan pada lusa, Kamis (6/7/2017). Namun, hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah surat permohonan kunjungan dari Pansus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Sampai hari ini saya belum sempat koordinasi lagi dengan pihak pemasyarakatan tapi surat sudah kami layangkan," kata Agun.

Lebih lanjut dia mengatakan, karena yang dilakukan oleh Pansus ini semacam "audit menyeluruh" atas keberadaan KPK selama ini. Maka dari itu, Pansus ingin mengetahui sebenarnya berapa orang yang sudah menjalani pidana sejak KPK berdiri.

"Lalu materi pidananya apa, kasusnya apa, hukumannya berapa lama, dipidananya di mana," kata Agun.

(Baca juga: Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo)

Di samping itu, Pansus juga ingin mengetahui kewajiban yang dibayarkan oleh para terpidana untuk sanksi pidana subsider.

"Kami juga ingin tahu apakah mereka yang sudah dibebaskan itu sudah membayar kewajiban. Kalau sudah dibayarkan, uangnya di mana, penyetorannya seperti apa, teknisnya seperti apa," ujar Agun.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Bareskrim Musnahkan 341,6 Kilogram Sabu dan 51 Kilogram Ganja

Nasional
Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Berkas Kasus Novel Baswedan Rampung, Polisi Dinilai Terburu-buru

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Pemerintah Diminta Antisipasi Penyebaran Virus Corona pada Jemaah Haji

Nasional
Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Absen, Rapat soal Penanganan Banjir Ditunda

Nasional
Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Nasional
WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Nasional
Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Nasional
Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Tanpa Dihadiri Gubernur Sulut, Mendagri Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Tanpa Dihadiri Gubernur Sulut, Mendagri Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Pangkogabwilhan I Lepas Tim Gabungan Guna Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru

Pangkogabwilhan I Lepas Tim Gabungan Guna Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru

Nasional
Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Nasional
Luhut Klaim 30 Perusahaan Besar Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Luhut Klaim 30 Perusahaan Besar Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Nasional
Jokowi: Sampai Detik Ini Saya Belum Terpikir untuk Reshuffle

Jokowi: Sampai Detik Ini Saya Belum Terpikir untuk Reshuffle

Nasional
Singapura Sebut Honggo Tak Ada di Negaranya, Begini Tanggapan Kabareskrim

Singapura Sebut Honggo Tak Ada di Negaranya, Begini Tanggapan Kabareskrim

Nasional
Pemerintah Singapura Pastikan Buronan Honggo Wendratmo Tak Ada di Negaranya

Pemerintah Singapura Pastikan Buronan Honggo Wendratmo Tak Ada di Negaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X