Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin: Negara Maju Pajaknya Didominasi Perorangan

Kompas.com - 08/06/2017, 14:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, negara-negara maju yang ada saat ini pendapatan pajaknya lebih didominasi oleh pajak perorangan.

Sementara, negara yang belum teratur, pendapatan pajaknya didominasi oleh perusahaan.

"Bedanya apa? Kalau (pajak) perusahaan sedikit saja melempem ekonomi melambat, penerimanya langsung turun agak besar. Tetapi kalau (pajak) orang pribadi walaupun ekonomi melambat, bisa tetap stabil," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Pemerintah pun, lanjut Darmin, tengah mencoba menggenjot pendapatan dari pajak perorangan. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan aturan ini, masyarakat yang memiliki saldo rekening minimal Rp 1 miliar wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan begitu, Ditjen Pajak lebih mudah melakukan pengecekan apabila ada masyarakat yang tidak patuh membayar kewajiban perpajakan.

"Sehingga penghasilan pendapatan negara itu, itu stabil, lebih stabil," ucap Darmin.

Namun, Darmin meminta masyarakat tidak khawatir dengan aturan yang ada ini. Selama masyarakat dengan rekening Rp 1 miliar sudah membayar seluruh kewajiban pajaknya, maka tidak akan ada masalah.

(Baca: Ini Jenis Informasi Keuangan yang Harus Dilaporkan ke Ditjen Pajak)

Nantinya, lanjut Darmin, Dirjen Pajak akan membuat aturan main bagaimana petugas pajak bisa mengakses rekening perbankan.

"Jangan dilihat misalnya dibuka ada pembukaan informasi ini seolah-olah sesuatu yang sudah bencana, enggak lah," ucapnya.

Kompas TV Ketentuan Pemerintah bagi Pemilik Saldo di atas Rp.200 Juta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com