Jokowi Minta Keraton Solo Segera Ditata Jadi Aset Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar rapat membahas percepatan pembangunan dan pengelolaan keraton Solo pasca konflik yang terjadi antara keluarga keraton. Rapat digelar di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Hadir dalam rapat ini Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Subagyo HS, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Mendagri mengatakan, rapat yang berlangsung tertutup itu pada intinya membahas upaya percepatan pembangunan dan pengelolaan Keraton Solo pasca rekonsiliasi yang sudah terjadi.

"Nah sekarang arahan presiden untuk mempercepat supaya Keraton Solo segera ditata, dikelola dg baik sebagai aset negara," kata Tjahjo usai rapat.

(Baca: Dugaan Pemalsuan Gelar Bangsawan Keraton Solo, Pelaksana Tugas PB XIII Diperiksa)

Pemerintah menargetkan renovasi Keraton Solo bisa selesai pada akhir tahun 2017 ini. Setelah selesai dilakukan renovasi nanti, diharapkan Keraton Solo bisa menjadi tempat tujuan wisata.

"Tahun ini harus bisa selesai dengan baik sebagaimana arahan Bapak Presiden kepada saya Mendiknas, Menteri PUPR, Walikota Solo dan Gubernur Jawa Tengah," ucap politisi PDI-P ini.

Tjahjo menegaskan, campur tangan pemerintah ini bukan berarti pemerintah juga ikut campur dalam konflik internal yang melibatkan keluarga keraton.

"Sepenuhnya internalnya ditangani oleh keraton. Pemerintah backup membantu untuk asetnya, untuk perencanaan pengamanan dan tujuan wisatanya," kata dia.