Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN, PKB, dan Gerindra Kini Pertimbangkan Kirim Perwakilan ke Pansus Angket KPK

Kompas.com - 07/06/2017, 10:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai yang awalnya menolak hak angket KPK kini berubah pikiran.

Tiga partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerin

PKB, PAN, dan Gerindra mempertimbangkan mengirim perwakilan ke Panitia Khusus (Pansus) angket KPK.

Saat pengesahan hak angket KPK sebagai usulan DPR, Gerindra bahkan sempat walk out.

Kini, Gerindra telah menyiapkan empat nama untuk dikirim ke Pansus Angket. Empat orang itu merupakan anggota Komisi III DPR.

"Pak Desmond, saya, Pak Wenny Warouw sama Pak Supratman Andi Agtas," kata Anggota F-Gerindra, Muhammad Syafii, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Syafii mengatakan, Gerindra memiliki argumentasi mengapa sikapnya berubah.

Menurut dia, perubahan sikap ini wujud konsistensi dalam menghormati hukum.

Baca: Tak Kirim Perwakilan, Demokrat Tetap Awasi Pansus Angket KPK

Perbedaan pendapat sebelum keputusan diambil, menurut dia, adalah hal biasa.

Selain itu, mereka beralasan, adanya perwakilan di dalam Pansus Angket KPK memudahkan mereka untuk mengontrol agar tak ada pelemahan terhadap KPK.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah menyatakan, fraksinya mulai mempertimbangkan menempatkan anggotanya ke Pansus Angket KPK karena mendapat masukan dari internal fraksi.

"Memang banyak pandangan yang menyatakan bahwa kami tidak bisa lakukan banyak hal kalau di luar," ujar Ida.

Menurut Ida, PKB tak akan bisa mengontrol jalannya Pansus Angket KPK jika tidak mengirim perwakilan.

"Dulu kami berpikir kalau tak kirim anggota berarti tak akan jalan angketnya. Tapi toh tetap jalan. Banyak juga yang mengatakan konsistensi tetapi kalau tidak kirim apa yang bisa kami lakukan kalau di luar," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com