Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Perempuan Indonesia Deklarasikan Kebangkitan Nasional Jilid II

Kompas.com - 03/06/2017, 13:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para tokoh nasional dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Indonesia mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Nasional jilid II.

Ketua Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II, Emmy Hafild mengatakan, deklarasi tersebut digagas sebagai bagian dari upaya untuk merawat kembali keindonesiaan yang majemuk.

Menurut Emmy, situasi masyarakat saat ini, terutama pasca Pilkada DKI 2017, menghadapi polarisasi demi kepentingan politik sesaat. Hal itu diperparah dengan maraknya penyebaran paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila.

"Deklarasi Kebangkitan Nasional Jilid II ini digagas karena kita perlu memposisikan kembali pilar kebangsaan dalam konteks kekinian," ujar Emmy saat membuka acara deklarasi di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2017).

Baca: Makna Kebangkitan Nasional menurut Sri Mulyani

Deklarasi Kebangkitan Nasional Jilid II, lanjut Emmy, juga bertujuan untuk merawat dan memperkuat kembali sifat-sifat dasar bangsa Indonesia yang toleran, saling menghormati, gotong royong, dan musyawarah mufakat.

Menurut Emmy, gerakan tersebut nantinya akan dilakukan secara damai melalui pendidika masyarakat dan advokasi kebijakan pemerintah maupun legislatif.

Dia memastikan gerakan tersebut akan berlangsung secara kesinambungan dan tidak sekadar deklarasi.

"Kami akan menggalang dukungan dari berbagai pihak yang punya semangat sama untuk merekatkan kembali nilai kebangsaan. Kami akan memperbesar jejaring lintas suku, agama dan ras untuk menghilangkan polarisasi di tengah-tengah kita," tutur Emmy.

Dalam naskah deklarasi yang dibacakan oleh para penggagas, ada enam poin yang menjadi tujuan, yakni memperkuat nasionalisme, menguatkan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat sifat bangsa yang toleran, menegakkan HAM, mencegah manipulasi isu SARA dan menegaskan kembali komitemen partai politik serta organisasi massa untuk tidak menggunakan isu SARA dalam mencapai tujuan politik.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan dari berbagai kalangan, antara lain aktivis pemberdayaan perempuan sekaligus pendiri Komnas Perempuan Saparinah Sadli, Antropolog Kartini Syahrir, pegiat pendidikan Henny Supolo, Virgie Baker dan Isyana Bagoes Oka.

Kompas TV MPR Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com