Kata Wiranto soal Pelibatan TNI dalam RUU Terorisme

Kompas.com - 30/05/2017, 23:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan soal pelibatan TNI yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Saat ini, pemberantasan terorisme sudah melibatkan TNI namun hanya sebatas Bantuan Kendali Operasi (BKO). Sedangkan di negara lain, kata dia, terorisme sudah masuk wilayah perang.

"Sebenarnya memang sudah (dilibatkan), misalnya terorisme yang di Poso kan sudah melibatkan TNI tapi masih BKO," ujar Wiranto seusai bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Saat ini, lanjut dia, perlu melalui proses administrasi yang panjang untuk meminta BKO TNI. Hal tersebut dinilai tidak rasional untuk penanganan kasus terorisme.

(Baca: Pemerintah Upayakan Pasal Pelibatan TNI Disetujui dalam RUU Anti-terorisme)

"Toh yang korban juga rakyat. Kita bikin undang-undang juga bukan untuk posisi lembaga tertentu, bukan. Tapi buat rakyat sesuai amanat UUD 1945 bahwa Pemerintah melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi kami mohon pengertian," tuturnya.

Pada Selasa siang, Wiranto menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Pimpinan DPR RI, salah satunya adalah untuk meminta dukungan agar RUU Terorisme bisa segera selesai dibahas.

Sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo mendorong pembahasan RUU Terorisme dapat segera dirampungkan. Hal itu menyusul kembali terjadinya kasus bom bunuh diri di Kampung Melayu, Rabu (24/5/2017) lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X