Kompas.com - 30/05/2017, 16:09 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini bahwa kasus suap yang terjadi antara auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melibatkan banyak pihak.

"Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dan saat ini kami masih proses hukum dua orang di Kemendes dan di BPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Menurut Febri, mengenai keterlibatan pihak lain, saat ini penyidik KPK masih mendalami aturan yang ada soal kewenangan terkait di masing-masing instansi.

(baca: Ini Daftar Kekayaan Auditor BPK yang Ditangkap KPK)

Dalam hal ini, penyidik akan mencari tahu siapa pejabat Kementerian yang ditugaskan untuk berhubungan dengan aduitor BPK.

"Apakah yang berwenang di kesekjenan atau inspektorat juga, itu yang akan dipelajari," kata Febri.

KPK menangkap tangan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri.

Rochmadi resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

(baca: BPK: Tidak Akan Ada Audit Ulang)

Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, salah satunya Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Sugito.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Nasional
Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.