Kompas.com - 29/05/2017, 14:08 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, mengaku pernah menyampaikan pesan khusus kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Pesan tersebut awalnya disampaikan oleh Diah Anggraini yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendagri.

Hal itu dikatakan Zudan saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017). Zudan menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

(Baca: Jadi Saksi E-KTP, Andi Narogong Mengaku Kenal Setya Novanto)

"Bu Diah pernah berpesan, kalau ada yang tanya Pak Irman, bilang saja Pak Irman tidak kenal Setya Novanto," ujar Zudan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Zudan, pesan yang dititipkan kepadanya itu disampaikan Diah pada 2014.

Namun, ia lupa untuk menyampaikan kepada Irman. Zudah menuturkan, ia baru memberitahu Irman soal pesan tersebut pada 2015.

Saat itu, pada malam hari ia mendatangi kediaman Irman. Setelah berbicara banyak hal, ia bertanya kepada Irman, apakah Irman kenal dengan Setya Novanto. Namun, menurut Zudan, Irman menyampaikan bahwa ia tidak kenal dengan Setya Novanto.

"Dia (Irman) tanya, ada apa Pak Prof? Lalu saya sampaikan bahwa Bu Diah pernah pesan, kalau ada yang tanya kepada Pak Irman, Bapak bilang saja Pak Irman tidak kenal Setya Novanto," kata Zudan saat menirukan pembicaraanya dengan Irman.

Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2, 314 triliun. Kerugian negara tersebut karena adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Bawaslu Janji Evaluasi Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus Aniaya M Kece: Biarkan Saja, Tak Masalah

Nasional
Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Jaksa: M Kece Akan Ingat Seumur Hidup Pernah Dilumuri Kotoran Oleh Irjen Napoleon

Nasional
KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

Nasional
Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal 'Longmarch' dan Bawa 10.000 Buruh

Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal "Longmarch" dan Bawa 10.000 Buruh

Nasional
Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.