Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"DPR Melihat DPD sebagai Saingan"

Kompas.com - 26/05/2017, 23:18 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, wacana seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan dampak dari deparpolisasi DPD. 

Demikian pula wacana pengurangan jumlah anggota DPD.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah anggota DPD merupakan anggota partai politik. 

"Karena mereka sudah melihat bahwa DPD ini adalah saingan, karena sudah di-capture oleh partai politik yang ada saat ini," ujar Refly, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017). 

Hal ini, menurut Refly, membuat para politisi di DPR berpikir praktis untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek.

"Jadi ketika DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU Pemilu, yang salah satunya memilih anggota DPD, maka reaksi balik dari parpol yang ada di DPR adalah bagaimana mengkerdilkan DPD," kata dia.

Refly menyayangkan kondisi ini.

"Itulah, saya dari awal tidak setuju parpolisiasi DPD," kata Refly.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sariffudin Sudding mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang kini bergabung dengan Partai Hanura.

Namun, data tersebut diragukan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad.

Menurut Farouk, jumlah anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik tak mencapai 50 persen dari total 132 orang anggota.

Sementara itu, Deputi Direktur Indonesia Parliamentary Center Ahmad Hanafi menilai, wacana pengurangan jumlah anggota DPD merupakan cara partai politik memperbesar kekuatannya dan melemahkan DPD.

"Wacana Pansus RUU Pemilu menggulirkan wacana ini untuk mengkerdilkan DPD sebagai penyeimbang DPR, dan ini cara mengkooptasi DPD," ujar Hanafi, pada kesempatan yang sama. 

Menurut dia, hal ini akan merusak tatanan demokrasi. Sebagai penyeimbang DPR, kekuatan DPD akan semakin kecil.

"Pengurangan anggota DPD dan model seleksi pencalonan anggota DPD dampaknya sangat luas untuk demokratisasi ke depan," kata dia. 

Wacana pencalonan anggota DPD oleh DPRD, menurut dia, menyalahi aturan. Sebab, DPRD telah memosisikan diri sebagai penyelenggara pemilu.

Padahal, tugas DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat provinsi.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com