Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Saya Enggak Ada Niat Sama Sekali Mencalonkan Cawapres

Kompas.com - 26/05/2017, 17:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menegaskan dirinya tak berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Novanto menanggapi pemberitaan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menyatakan Golkar membuka peluang untuk menjadi cawapres Jokowi.

"Dari saya, saya enggak ada niat sama sekali untuk mencalonkan jadi cawapres. Saya serahkan kepada Presiden," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Ia kembali menegaskan tak ada pernyataan resmi dari Golkar yang menyatakan dirinya hendak mencalonkam diri sebagai cawapres Jokowi.

(Baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

"Dari Golkar enggak ada ngomong kaya gitu," lanjut Novanto.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, penentua cawapres Jokowi akan dilakukan bersama dengan partai-partai pengusung Jokowi pada Pemilu 2019 nanti, termasuk Golkar. Tak menutup kemungkinan nantinya cawapres pendamping Jokowi datang dari internal Golkar.

"Di dunia politik peluang itu pasti ada tapi kita tidak bisa mendahului dari proses-proses komunikasi politik yang kita lakukan," ujar Idrus saat ditemui di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

(Baca: Disebut Akbar Tandjung Cocok Jadi Cawapres, Ini Kata Panglima TNI)

Saat disinggung soal peluang Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, Idrus menuturkan peluang terbuka bagi siapa saja.

Namun, perlu ada komunikasi intensif yang lebih produktif dengan calon Presiden untuk menjamin kemenangan Pemilu 2019 lebih spektakuler dan menjamin bahwa Jokowi dan pasangannya tersebut dapat mewujudkan target-target programnya.

"Saya kira semua ini bisa," kata mantan Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Kompas TV Amien Rais meminta Anies Baswedan tidak maju dalam kontentasi pilpres tahun 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com