Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Akbar Tandjung Cocok Jadi Cawapres, Ini Kata Panglima TNI

Kompas.com - 24/05/2017, 11:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo enggan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung yang menyebut Gatot punya modal untuk diusung jadi calon wakil presiden.

Dengan nada sedikit tinggi, Gatot mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. 

"Saya tak nanggapin. Saya sekarang panglima TNI," ujar Gatot saat ditemui, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).

Bahkan, Gatot menegaskan, dirinya masih merupakan anak buah dari Presiden Joko Widodo.

"Saya anak buah Pak Jokowi," tegas Panglima TNI ke-16 tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Akbar Tandjung menilai Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memiliki modal yang cukup mumpuni sebagai calon wakil presiden.

"Dia punya potensi menjadi calon Wakil Presiden," ujar Akbar, Selasa (23/5/2017).

Posisi Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI menurut Akbar sudah menjadi jaminan untuk diperhitungkan sebagai cawapres.

(Baca: Akbar Tandjung Nilai Gatot Nurmantyo Punya Modal Jadi Cawapres)

Golkar sendiri telah mendeklarasikan mendukung Joko Widodo untuk sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi mengonfirmasi benarkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berniat maju dalam Pilpres 2019?

Gatot menyatakan, tak ada niat dirinya maju sebagai calon presiden. Dia merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. 

(Baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

"Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan," ujar Gatot Nurmantyo.

Dia menjelaskan, selaku Panglima TNI, dia mendapat instruksi dari Presiden untuk menjaga kemajemukan dan kebinekaan. 

Kompas TV Panglima TNI Baca Puisi tentang Kritik Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com