Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur

Kompas.com - 26/05/2017, 10:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah isu pecah kongsi antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Isu ini menyusul perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan Kalla dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami dalam rapat-rapat di Istana kemudian makan siang bersama itu hampir setiap hari. Lalu apa lagi yang mau ditanyakan," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi pun sempat berkelakar ketika ditanya dirinya dan Wapres Kalla kerap 'jalan sendiri-sendiri' dalam hal menjalankan roda pemerintahan.

(Baca: Kalla Yakinkan Publik Hubungannya dengan Jokowi Baik-baik Saja)

"Ya jalan sendiri-sendiri kalau pas Pak Wapres jalan ke London ya sendiri. Saya ke Papua juga sendiri. Memang jalan berdua itu enggak boleh. Rakyat harus tahu," ujar dia sembari tertawa.

Jokowi mengakui memang ada perbedaan pandangan politik antara dirinya dengan Kalla dalam hal Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.

Sementara, Kalla memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski diakui berbeda pandangan, lanjut Jokowi, tidak lantas ia dan Wapres Kalla pecah kongsi.

Perbedaan pandangan politik itu merupakan hal wajar dan sejauh ini dapat dikelola dengan produktif.

(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)

"Pilihan politik kan boleh-boleh saja berbeda. Tapi dalam keseharian kan bisa lihat sendiri saya dengan Pak Wapres, tiap hari ketemu. Tiap hari diskusi. Kadang makan siang bersama. Ya biasa-biasa sajalah," ujar Jokowi.

Menghabiskan Energi

Namun, ada waktu di mana Jokowi merasa isu pecah kongsi itu menjadi penting dan harus segera diklarifikasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com