Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur

Kompas.com - 26/05/2017, 10:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah isu pecah kongsi antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Isu ini menyusul perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan Kalla dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami dalam rapat-rapat di Istana kemudian makan siang bersama itu hampir setiap hari. Lalu apa lagi yang mau ditanyakan," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi pun sempat berkelakar ketika ditanya dirinya dan Wapres Kalla kerap 'jalan sendiri-sendiri' dalam hal menjalankan roda pemerintahan.

(Baca: Kalla Yakinkan Publik Hubungannya dengan Jokowi Baik-baik Saja)

"Ya jalan sendiri-sendiri kalau pas Pak Wapres jalan ke London ya sendiri. Saya ke Papua juga sendiri. Memang jalan berdua itu enggak boleh. Rakyat harus tahu," ujar dia sembari tertawa.

Jokowi mengakui memang ada perbedaan pandangan politik antara dirinya dengan Kalla dalam hal Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.

Sementara, Kalla memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski diakui berbeda pandangan, lanjut Jokowi, tidak lantas ia dan Wapres Kalla pecah kongsi.

Perbedaan pandangan politik itu merupakan hal wajar dan sejauh ini dapat dikelola dengan produktif.

(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)

"Pilihan politik kan boleh-boleh saja berbeda. Tapi dalam keseharian kan bisa lihat sendiri saya dengan Pak Wapres, tiap hari ketemu. Tiap hari diskusi. Kadang makan siang bersama. Ya biasa-biasa sajalah," ujar Jokowi.

Menghabiskan Energi

Namun, ada waktu di mana Jokowi merasa isu pecah kongsi itu menjadi penting dan harus segera diklarifikasi.

Ia berharap, jawabannya ini mampu meredam isu tersebut di publik.

"Itu kan menghabiskan energi kita. Sebetulnya saya juga inginnya tidak masukkan ke pikiran. Tapi kalau semakin berkembang semakin berkembang dan kita tidak jelaskan, itu akan menghabiskan energi kita. Rakyat juga terbawa masuk ke sana," ujar Jokowi.

(Baca: Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi)

"Padahal sekarang kita ini membutuhkan etos kerja yang keras, etos kerja yang tinggi, produktifitas yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara yang lain," lanjut dia.

Jokowi pun meminta masyarakat mulai berbenah diri. Bangun etos kerja yang tinggi disertai rasa optimisme untuk mencapai hasil yang baik serta tidak terpengaruh isu-isu yang tidak produktif.

Kompas TV Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak jadi perbincangan setelah Pilkada DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com