Kompas.com - 23/05/2017, 20:17 WIB
Kompas TV Kondisi Membaik, Namun Mata Kiri Novel Masih Parah
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia Hafid Abbas mengatakan, kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merupakan ujian bagi penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mengungkap kasus tersebut.

Komnas HAM tengah mengkaji apakah ada kendala dalam pengusutan kasus penyerangan Novel.

"Apakah memang di dalamnya ada konspirasi atau tidak, ada ancaman atau tidak, itu masih dalam proses. Biarlah kami diberi waktu melihat kasus ini," ujar Hafid, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Ia mengatakan, penyerangan terhadap Novel termasuk perbuatan melanggar HAM.

Baca: Kapolri Sebut Miryam Berpotensi Terlibat Kasus Penyiraman Novel

Tindakan penyerangan itu dianggapnya kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan Hafid saat ditanya apakah Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Ya jelas sekali (melanggar HAM), karena tugas yang melekat pada diri seorang Novel Bawedan dan dalam melaksanakan tugasnya dia pergi salat subuh, dia disiram air raksa, itu sebenarnya crimes against humanity," kata Hafid.

Selain itu, lanjut dia, jika ada dugaan melibatkan kekuatan institusi negara di balik penyerangan terhadap Novel, maka kejahatan itu bisa dikategorikan pelanggaran berat HAM.

"Kalau itu dilakukan ada kaitannya dengan kekuatan negara, ada institusi yang bermain dan itu bisa secara sistematis, itu bisa dilihat di mekanisme pelanggaran HAM berat," ujar Hafid.

Baca: Kapolri Sebut Miryam Berpotensi Terlibat Penyerangan Novel, Ini Kata Pengacara

Namun, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan terkait kasus penyerangan Novel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Nasional
Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Nasional
Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.