Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Minta Golkar Dukung Penuh KPK

Kompas.com - 23/05/2017, 10:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung turut memberikan pengarahan dalam Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017) malam. Akbar menyoroti sejumlah hal.

Salah satunya, menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia meminta agar Golkar turut mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

(Baca: Kedatangannya di Rapimnas Golkar Tak Dijemput, Akbar Tandjung Kesal)

"Kita harus memposisikan lembaga KPK sebagai satu lembaga yang menjadi andalan utama kita dalam kaitan pemberantasan korupsi," kata Akbar, Senin malam.

Akbar menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum sebagai satu tema reformasi paling penting.

Hukum, kata dia, haruslah berbasis kebenaran dan keadilan.

Akbar meminta Golkar memperlihatkan konsistensinya dalam bersikap dan mendukung pemberantasan korupsi.

Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan memberi dukungan penuh kepada KPK sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi.

"KPK adalah lembaga yang harus kita apresiasi dan KPK adalah salah satu lembaga yang menjamin bahwa kita bersungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi," tutur dia.

Apresiasi kepada KPK menurutnya juga memperlihatkan bahwa Golkar mendorong Pemerintahan yang berwibawa.

"Itulah yang memperlihatkan partai kita adalah partai yang juga aktif dalam terciptanya pemerintahan dan pemerintahan yang kuat Pemerintahan yang berwibawa," kata dia.

(Baca: Kasus E-KTP Urusan Hukum, Nurdin Halid Klaim Golkar Tetap Solid)

Selain Akbar, sejumlah tokoh senior partai juga memberikan pengarahan. Di antaranya Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.

Luhut Binsar Panjaitan juga turut memberikan pengarahan pada Rapimnas Minggu (21/5/2017).

Namun, Luhut memberikan pengarahan dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com