Pimpinan Baleg Tak Masalah jika Penambahan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD Digugat

Kompas.com - 22/05/2017, 20:47 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mempersilakan jika ada pihak yang menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Hal ini terkait penambahan jumlah Pimpinan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Firman mengatakan, setiap undang-undang berhak digugat oleh warga negara sepanjang memiliki dasar yang kuat.

Pada revisi UU MD3 diusulkan penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang, DPR orang, dan DPD menjadi 5 orang.

"Itu hak warga masyarakat untuk menggugat, kan kita harus tunduk pada aturan yang ada, . Kalau ada yang menggungat dan punya dasar-dasar yang kuat itu ada mekanisme, kita enggak boleh melarang, undang-undang apapun berhak digugat," kata Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Firman mengatakan, dalam pembahasan revisi UU MD3 memang kental dengan kepentingan politik sehingga membutuhkan kompromi.

Baca: Revisi UU MD3, Ada Wacana Penambahan Jumlah Pimpinan DPD

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ia menilai, potensi digugatnya aturan penambahan kursi merupakan persoalan lain.

Menurut Firman, DPR telah mempertimbangkan potensi digugatnya aturan tersebut.

"Kami sudah berpikir ke sana juga, tapi hak mereka untuk menggugat. Rasionalitas politik dan keilmuan kan beda. Pertimbangan kami pikirkan tapi kalau enggak selasai gini gimana," lanjut Firman.

Sebelumnya, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Usulan tersebut yakni penambahan jumlah kursi Pimpinan DPR menjadi 7 dan kursi Pimpinan MPR menjadi 11.

Pembahasan Revisi UU MD3 tak hanya melibatkan anggota dewan, tetapi juga pimpinan partai politik.

Usulan penambahan jumlah kursi ini yang terakhir muncul dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras saat pembahasan Revisi UU MD3.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.