19 Tahun Penegakan Hukum Kasus HAM '98 Dinilai Nyaris Tak Ada Kemajuan

Kompas.com - 18/05/2017, 21:43 WIB
Aktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali Ketika Ditemui pada Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comAktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali Ketika Ditemui pada Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa pelanggaran HAM Mei 1998 sudah 19 tahun berlalu. Namun, hingga kini  penegakan hukum kasus tersebut dianggap tak banyak mengalami banyak kemajuan berarti.

Aktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali atau yang lebih dikenal dengan nama Savic Ali, mengungkapkan hal tersebut pada "Aksi Kamisan" ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Sekarang sudah 19 tahun. Presiden juga sudah ganti beberapa kali, dwi fungsi ABRI juga dicabut. Tapi penegakan hukum nyaris tak ada kemajuan. Sampai hari ini tak banyak kemajuan," kata Savic.

(Baca: 19 Tahun Kehilangan Anak, Korban Tragedi Mei '98 Ini Sulit Tidur)

Ia pun mengatakan penegakan hukum kasus tersebut seperti mandeg di jalan dan tak sesuai dengan harapan para pejuang HAM dan keluarga korban.

"Korban Semanggi tak dapatkan pengadilan, dipingpong. Belakangan malah kekerasan oleh aparat juga masih terjadi di sejumlah tempat. Reformasi hukum tak banyak berubah," ungkap Savic.

Savic menyayangkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, hampir tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, kasus pelanggaran HAM 1998 tak juga bisa dituntaskan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Persoalan HAM harus diurus, diselesaikan, tapi pemerintah sudah dua tahun lebih tak ada kemajuan soal itu. Orang yang tanggung jawab dulu justru jadi elite kekuasaan, elite partai dan menteri. Saya enggak habis pikir," ujar Savic.

(Baca: Secuil Sejarah Mei 1998)

Ia pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Jokowi. Sebab, harapannya, bisa melihat Jokowi bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM itu semakin tak jelas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.