Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan Setelah 1998 adalah Melawan Ideologi Transnasional

Kompas.com - 14/05/2017, 21:52 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman menilai, tantangan setelah perjuangan 1998 ialah melawan ideologi transnasional. Dia menyinggung salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.

Ia mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk "Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI" yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi "Melawan Kebangkitan Orde Baru" yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Menurut Fadjroel melawan organisasi transnasional begitu rumit. Kalau dulu saat perjuangan melawan Orde Baru zaman Soeharto, sosok yang dilawan sudah jelas Soeharto. Fadjroel menilai melawan organisasi yang punya ideologi transnasional sulit karena bergerak diam-diam.

"Tahun 1998 kami bisa menunjuk Soeharto, hari ini dalam perang ideologi siapa yang bisa anda tunjuk, tidak ada. Anda menunjuk sesuatu yang abstrak. Sebuah ideologi transnasional yang dipenuhi oleh jaringan yang diam-diam," kata Fadjroel.

Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu bercerita, dia belakangan  menghadapi munculnya organisasi diduga HTI di ITB. Fadjroel yang juga alumni ITB akhirnya bisa menghentikan organisasi itu.

"Saya bertempur dengan teman-teman di ITB karena HTI berhasil buat unit aktivitas di sana namanya HATI. Unit itu dapat fasilitas ruangan, dan dapat dana dari rektorat, dan setiap tahun boleh rekrut orang," ujar Fadjroel.

Fadjroel menyatakan para aktivis yang pernah berjuang melawan Soeharto dulu sekarang ini menyadari bahwa organisasi berideologi transnasional ternyata merongrong Pancasila dan NKRI. Menurutnya, pemerintahan setelah reformasi lemah dalam upaya internalisasi Pancasila ke masyarakat.

"Akibatnya ruang itu diambil alih ideologi transnasional itu. Kesadarannya memang telat, tapi sekarang tegas," kata Fadjroel.

Dia menilai, baru saat pemerintahan Presiden Joko Widodo diambil langkah tegas untuk membubarkan ormas HTI yang dipandang ingin menerapkan ideologi mereka sendiri.

"Anda tidak pernah menyangka pemerintah Pak Jokowi itu yang menyadari apa yang namanya ancaman ideologis dan geografis Indonesia," kata Fadjroel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com