Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Tragedi Mei 1998 ke-19, Ingatkan Bahaya Sentimen Etnis

Kompas.com - 08/05/2017, 16:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar peringatan Tragedi Mei 1998, Senin, (8/5/2017).

Peringatan tersebut digelar di tempat pemakaman massal korban Tragedi Mei 1998, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Hadir dalam peringatan tragedi yang kini berusia 19 tahun itu antara lain Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Gubernur Gorontalo terpilih Rusli Habibie, serta keluarga korban.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan bahwa peringatan Tragedi Mei 1998 bukanlah sekedar ritual tahunan biasa. Menurut dia, peringatan ini adalah bentuk dukungan terhadap proses pemulihan korban.

"Jadi ritual ini bukan hanya untuk mengingatkan akan tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi. Tapi, ini juga untuk memperkuat rekonsiliasi antarkomunitas yang menjadi korban tragedi tersebut," kata Azriana.

Azriana pun mengingatkan, kondisi Indonesia saat ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ketika itu, kata dia, sentimen etnis dimainkan dan imbasnya perpecahan akan warga bangsa terjadi.

"Yang jadi korban bukan hanya satu etnis, tapi juga masyarakat lainnya," ucap dia.

Azriana mengungkapkan, para keluarga korban terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Sebab, tewasnya korban telah meninggalkan duka yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Karena itu kami memandang penting untuk mendesak untuk mengingatkan pemerintah agar menuntaskan penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan yang sama berulang," kata dia.

Ia juga berujar, tiap tahun peringatan Tragedi Mei 1998 berlangsung di tanggal 14 atau 15 Mei. Namun, peringatan tahun ini diadakan lebih awal.

"Karena acara hari ini adalah penanda akan dimulainya rangkaian kegiatan peringatan tragedi Mei 1998 tahun ini oleh komunitas korban, dan sejumlah organisasi pendukung," kata dia.

(Baca juga: Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998)

Adapun tema tahun ini adalah "Mewujudkan Pemerintahan yang Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah". Tema itu untuk mendukung upaya memorialisasi yang telah digagas oleh masyarakat sipil dan komunitas korban.

"Kami berharap pada Presiden Joko Widodo bahwa inisiatif tersebut dapat dikembangkan menjadi bagian menjadi inisiatif nasional. Guna menyelesaikan kasus Tragedi Mei 1998 atau kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia," ucap dia.

Kompas TV Keluarga Korban Mengenang Tragedi Mei 1998
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com