Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Riak Perpecahan, dan Semangat Persatuan

Kompas.com - 17/05/2017, 06:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bergeming sekian lama di tengah gejolak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.

Didampingi tokoh lintas agama, Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu, hentikan segala gesekan yang ada di tengah masyarakat.

"Jikalau dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini, saya meminta segera dihentikan," ujar Jokowi di Ruangan Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Presiden Jokowi melanjutkan bahwa masyarakat jangan saling menghujat. Karena kita semua adalah saudara. Jangan saling menjelekkan, karena kita adalah saudara. Jangan saling memfitnah, karena kita semua adalah saudara dan jangan pula saling menolak karena kita semua adalah saudara.

"Jangan saling mendemo. Habis energi kita ini untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Kita ini adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air," ujar Presiden.

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Presiden memerintahkan Polri dan TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk aksi dan ucapan yang dianggap mengganggu persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Polri dan TNI juga diminta tegas terhadap kelompok tertentu yang merongrong NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika sekaligus tidak sesuai dengan Pancasila dan kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya kita bersama," ujar Jokowi.

Presiden sadar bahwa konstitusi negara menjamin adanya kebebasan berpendapat, berkumpul serta berserikat. Namun, Presiden menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum, prinsip Pancasila dan konsep UUD 1945.

"Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," lanjut Presiden.

Komitmen tokoh lintas agama

Sebelum menyampaikan pidato itu, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertukar pendapat dan menerima masukan dari sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia tentang gejolak yang mendera masyarakat Indonesia, belakangan.

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskup Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com