Kompas.com - 16/05/2017, 16:19 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017). IstimewaKapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, saat ini KPK belum mengeluarkan rekomendasi atau permintaan soal pembentukan tim independen dalam kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan.

Menurut Febri, yang terpenting bagi KPK dan keluarga Novel adalah pengungkapan dan proses hukum terhadap pelaku penyerangan. Selain itu, pengungkapan terhadap pelaku intelektual di balik penyerangan.

Meski demikian, menurut Febri, KPK akan mendukung apabila tim independen dibentuk oleh instansi lain untuk mempercepat penanganan kasus Novel. Apalagi, jika pembentukan tim atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Cara pengungkapan seperti apa, apakah dengan tim yang sudah ada di Polri saat ini, atau penguatan tim dan perluasan tim. Apa pun namanya, tentu saja KPK akan support hal tersebut," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/5/2017).

(Baca juga: KPK Sambut Baik jika Presiden Bentuk Tim Ungkap Kasus Novel)

Independensi Polri

Beberapa aktivis antikorupsi berpandangan bahwa penyiraman air keras terhadap Novel, berkaitan dengan beberapa kasus korupsi besar yang sedang ditangani KPK. Beberapa kasus yang ditangani KPK juga diduga melibatkan personel Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya terkait independensi Polri, menurut Febri, dalam kasus penyerangan terhadap Novel, KPK hanya berpedoman pada kewenangan masing-masing instansi.

Pengusutan kasus yang menimpa Novel merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan Polri.

"Kami bicara tentang siapa lembaga yang berwenang. Kalau terkait indikasi korupsi, tentu KPK yang berwenang, tetapi kalau indikasi pidana umum, tentu saja yang berwenang adalah Polri," kata Febri.

(Baca juga: KPK Minta Polri Tak Berlama-lama Ungkap Penyerang Novel)

Meski demikian, menurut Febri, dalam pertukaran data untuk membantu penyelidikan Polri, KPK membatasi beberapa informasi yang dianggap penting dalam proses hukum di KPK. Hal itu dilakukan agar tidak menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan di KPK.

Kompas TV Publik Khawatir Pelaku Teror Novel Tak Terungkap
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.