Kompas.com - 16/05/2017, 16:19 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017). IstimewaKapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, saat ini KPK belum mengeluarkan rekomendasi atau permintaan soal pembentukan tim independen dalam kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan.

Menurut Febri, yang terpenting bagi KPK dan keluarga Novel adalah pengungkapan dan proses hukum terhadap pelaku penyerangan. Selain itu, pengungkapan terhadap pelaku intelektual di balik penyerangan.

Meski demikian, menurut Febri, KPK akan mendukung apabila tim independen dibentuk oleh instansi lain untuk mempercepat penanganan kasus Novel. Apalagi, jika pembentukan tim atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Cara pengungkapan seperti apa, apakah dengan tim yang sudah ada di Polri saat ini, atau penguatan tim dan perluasan tim. Apa pun namanya, tentu saja KPK akan support hal tersebut," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/5/2017).

(Baca juga: KPK Sambut Baik jika Presiden Bentuk Tim Ungkap Kasus Novel)

Independensi Polri

Beberapa aktivis antikorupsi berpandangan bahwa penyiraman air keras terhadap Novel, berkaitan dengan beberapa kasus korupsi besar yang sedang ditangani KPK. Beberapa kasus yang ditangani KPK juga diduga melibatkan personel Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya terkait independensi Polri, menurut Febri, dalam kasus penyerangan terhadap Novel, KPK hanya berpedoman pada kewenangan masing-masing instansi.

Pengusutan kasus yang menimpa Novel merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan Polri.

"Kami bicara tentang siapa lembaga yang berwenang. Kalau terkait indikasi korupsi, tentu KPK yang berwenang, tetapi kalau indikasi pidana umum, tentu saja yang berwenang adalah Polri," kata Febri.

(Baca juga: KPK Minta Polri Tak Berlama-lama Ungkap Penyerang Novel)

Meski demikian, menurut Febri, dalam pertukaran data untuk membantu penyelidikan Polri, KPK membatasi beberapa informasi yang dianggap penting dalam proses hukum di KPK. Hal itu dilakukan agar tidak menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan di KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.