Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Nilai Ada Upaya Pelemahan Komnas HAM

Kompas.com - 14/05/2017, 18:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai ada upaya pelemahan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari mandatnya sebagai lembaga penyelidikan dan penghentian pelanggaran HAM.

"Ada upaya pelemahan Komnas HAM," kata Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma, di acara jumpa pers bertema "Selamatkan Komnas HAM", di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Pelemahan itu, lanjut Feri, dilihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalnya tersebut. Ada figur yang menurut dia berusaha melemahkan lembaga tersebut.

"Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu," ujar Feri.

Feri menyebut, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk melemahkan kerja Komnas HAM.

"Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi," ujar Feri.

Baca: 5 Rekomendasi agar Seleksi Pimpinan Komnas HAM Lebih Baik

Pelemahan Komnas HAM juga terjadi di internal sendiri, di mana pihak Komnas HAM dinilai ada yang berkompromi dengan pemerintah soal pelanggaran HAM.

"Padahal lembaga Komnas HAM ini independen yang tugasnya penyelidikan," ujar Feri.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pelemahan Komnas HAM contohnya dari mangkirnya pelanggar HAM yang dipanggil lembaga tersebut.

"Tapi yang paling terlihat bagaimana melemahkan Komnas HAM dari anggota. Jadi pilih saja anggota yang ngawur-ngawur, maka Komnas HAM akan busuk dengan sendirinya," ujar Asfinawati.

Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Karenanya, dia berharap pemilihan komisioner Komnas HAM melalui proses yang lebih baik. Agar Komnas HAM bisa kembali menjalani tugas sesuai mandatnya dengan baik.

Sebab, lembaga ini diperlukan untuk penegakan kasus HAM dan mengawasi pemerintahan.

"Komnas HAM diperlukan dan PBB memandatkan adanya lembaga HAM nasional untuk memantau jalannya pemerintahan," ujar Asfinawati.

Kompas TV 60 Calon Komisioner Komnas Ham Lolos Ujian Tertulis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com