Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Upaya Pemerintah Terkait Pembubaran HTI

Kompas.com - 12/05/2017, 18:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Agum Gumelar mengatakan, dalam pertemuan itu mereka menegaskan dukungan kepada pemerintah terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Agum saat memberikan keterangan usai pertemuan.

Agum menuturkan, belakangan sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal yang sangat luas.

Kondisi tersebut, kata Agum, sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan, dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Agum menyebut gerakan pendirian khilafah seperti yang dilancarkan oleh HTI yang berbenturan dengan kelompok nasionalis, telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik.

"Sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan itu.

(Baca juga: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakrie berharap agar tindakan tegas serupa dapat diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan yang berpaham radikal.

"Tindakan tegas juga harus ditujukan kepada ormas radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya," ujar Kiki.

Selain itu Kiki juga menyarankan agar tindakan pembubaran diikuti dengan berbagai langkah strategis.

Menurut Kiki, pemerintah harus melakukan tindakan deradikalisasi secara massif, terencana dan sistematis yang menitikberatkan pada upaya pembangunan karakter.

"Kami menyadari bahwa penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar dan mendalam dari para pengikutnya," ucap Kiki.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, beberapa purnawirawan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

(Baca juga: Sikap Pemerintah dan HTI Tak Berubah soal Upaya Pembubaran HTI...)

Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran organisasi mereka oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com