Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuat langkah mengejutkan dengan mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada awal pekan, Senin (8/5/2013).

Menurut pemerintah, HTI terindikasi kuat sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, organisasi yang berafiliasi dengan gerakan internasional Hizbut Tahrir itu melawan upaya pembubaran. Menurut Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, pemerintah tidak menerapkan mekanisme pembubaran ormas seperti yang diatur dalam UU Ormas.

Selain itu, pemerintah diminta menunjukkan bukti yang menyebut HTI anti-Pancasila. Menurut Ismail, dalam penjelasan Pasal 59 UU Ormas, disebutkan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

Saat ditemui Kompas.com sehari usai pengumuman upaya pembubaran HTI, Selasa (9/5/2017), Ismail Yusanto kembali mempertanyakan alasan pemerintah yang dianggapnya tiba-tiba.

HTI tidak pernah mengira, sebab selama ini tidak ada yang mempermasalahkan kehadiran HTI selama lebih dari seperempat abad beraktivitas di Indonesia. Menurut Ismail, HTI juga tidak pernah melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Wacana khilafah yang sering disuarakan HTI pun dinilai Ismail bukan sebagai sesuatu yang perlu diresahkan.

Kepada Kompas.com, Ismail Yusanto pun menjelaskan mengenai wacana khilafah yang selama ini melekat dengan Hizbut Tahrir, organisasi yang didirikan ulama kelahiran Palestina Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani pada 1953 di Palestina.

Berikut wawancara Ismail Yusanto kepada jurnalis Kompas.com Bayu Galih, Rakhmat Nur Hakim, dan Kristian Erdianto, di Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia di Tebet, yang dilakukan di tengah kesibukan dan dering telepon yang kerap terdengar sepanjang wawancara:

Pemerintah akan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan, HTI menilai ini keputusan mendadak?

Oh sangat tiba-tiba, bahkan kalau kita coba hitung, itu ekskalasinya hanya hitungan hari. Persisnya setelah 19 April 2017 (pencoblosan tahap dua Pilkada DKI Jakarta).

Kenapa setelah Pilkada DKI?

Tidak tahu saya

Mengapa HTI dianggap bermasalah oleh pemerintah?

Justru itu yang kami heran. Jadi ada masalah apa? Karena itu kami menilai ini ada semacam usaha monsterizing (monsterisasi), labelling, stigmatisasi untuk kemudian mendiskreditkan. Upaya untuk meredam apa yang disebut Islam radikal. Islam kanan.