Kritik Badan Dunia Soal Pasal Penodaan Agama, Ini Tanggapan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) menanggapi kritik badan dunia atas pasal tentang penodaan agama yakni pasal 156a KUHP yang berlaku di Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto meminta pihak internasional memahami dahulu soal aturan hukum di Indonesia.

"Kalau pihak asing menyoroti, saya kira mereka harus memahami dulu aturan-aturan hukum di negara kita," kata Setyo, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut Setyo, masing-masing negara punya aturan hukum yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Namun, ia menilai sah-sah saja pihak internasional mengomentari soal putusan sidang Ahok, asalkan tidak mengintervensi putusan yang sudah dijatuhkan pengadilan terhadap Gubernur DKI nonaktif tersebut.

"Komentar boleh saja, tapi jangan mencampuri proses hukum," ujar Setyo.

(Baca: Badan-Badan Dunia Prihatin terhadap Vonis Penjara Ahok)

Sejumlah organisasi internasional sebelumnya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi HAM di Indonesia pasca-vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia berkicau di Twitter dengan menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam. Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.

Secara terpisah, Amnesti Internasional juga menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran.

(Baca: Kata Kemenlu soal Keprihatinan Badan Hukum Dunia Atas Vonis Ahok)

Ditambahkan, meskipun apa yang disebut sebagai UU penistaan agama – Dekrit Presiden No.1/PNPS/1965 dan KUHPidana Pasal 156a – “hanya” digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesti ada 106 orang yang diadili dan dihukum dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2005-2014.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan secara tegas menyatakan meskipun “menghormati institusi demokrasi Indonesia, AS menentang UU penistaan agama dimana pun karena membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.”

Pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Deplu AS Biro Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, Selasa (9/5/2017) siang itu menggarisbawahi seruan pada Indonesia “untuk menegakkan kebebasan beragama dan berpendapat yang merupakan aspek penting demokrasi pluralisnya.”

(Baca: Vonis Ahok dan Keharuan di Balai Kota )

Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia. “Indonesia dan UE telah sepakat untuk memajukan dan melindungi HAM, seperti kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan kebebasan berpendapat,” demikian petikan pernyataan itu.

Ditambahkan, “Uni Eropa secara konsisten menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat gawat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama”.

Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan itu di atas tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Majelis hakim juga memerintahkan Ahok untuk ditahan. Ahok sempat ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, sebelum akhirnya dipindahkan ke rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.