Dana Saksi Pemilu Dinilai Memberatkan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, mengatakan bahwa usulan pembiayaan saksi pemilu oleh negara akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal itu, menurut Roy, juga merusak prinsip keserentakan yang semestinya membutuhkan biaya yang lebih sedikit.

Dengan adanya usulan tersebut, biaya pemilu justru akan membengkak, padahal salah satu tujuan diadakannya pemilu serentak ialah efisiensi biaya.

"Sekarang hitunganya Rp 14,2 triliun untuk saksi. Ini bebani angaran. Padahal kan pemilu harus efisien," ujar Roy di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (11/5/2017).

"Termasuk pada perubahan ke sistem serentak, harapannya mengarah pada efisiensi. Tapi ini malah makin banyak, makin bebani anggaran," kata dia.

Ia menambahkan, anggaran pemilu 2014 saja sudah mencapai Rp 24,1 triliun. Jika ditambah usulan pembiayaan saksi pemilu oleh negara maka anggaran pemilu bisa mencapai hampir Rp 40 triliun.

Jika nantinya usulan pembiayaan saksi pemilu disetujui oleh DPR untuk ditanggung negara, maka dana penyelenggaraan pemilu Indonesia bisa menjadi yang termahal di dunia.

"Jadi DPR harus pikirkan benar soal ini. Jangan asal menyampaikan usulan saja tanpa melihat kemampuan anggaran," lanjut Roy.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut ada usulan dari DPR agar saksi saat pemilu dibiayai oleh APBN. Hal itu disinggung Tjahjo saat ditanyai wartawan soal perkembangan pembahasan Rancagan Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Jadi masih akan dibahas biaya saksi pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden) itu dari mana. Kalau DPR ingin saksi dari APBN. Itu usulan Pansus (Panitia Khusus) RUU Pemilu, kami tak bisa sebutkan satu partai saja," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: DPR Ingin Negara Bayar Saksi Pemilu Rp 10 Triliun Sekali Pencoblosan)

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran. Sebab, jika usulan tersebut disetujui, sekali pencoblosan negara harus menganggarkan sekitar Rp 10 triliun.

Begitu pula jika terjadi putaran kedua, negara harus kembali menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai seluruh saksi. Padahal, masih banyak pula kebutuhan di sektor lain yang harus dibiayai negara.

"Saksi kan kalau per orang sekitar Rp 300.000. Ini Rp 10 triliun sekali coblosan. Kalau ada tahap kedua ada lagi. Kalau Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun buat bangun SD kan sudah bisa banyak," ujar Tjahjo.

(Baca juga: Pemerintah Harus Tolak Usulan DPR soal Dana Saksi Pemilu)