Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Rencana Pensiun Fahri Hamzah, Presiden PKS Enggan Komentar

Kompas.com - 05/05/2017, 12:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS, Sohibul Iman, enggan berkomentar terkait rencana pensiun Fahri Hamzah dari DPR. Fahri mengaku tak berniat lagi menjadi wakil rakyat pada periode selanjutnya.

"No comment ya, sama halnya saya tidak bisa mengomentari sikap teman-teman dari partai lain," kata Sohibul melalui pesan singkat, Jumat (5/5/2017).

Hingga saat ini, DPP PKS dan Fahri masih bersengketa di ranah hukum. Fahri sempat menggugat PKS atas pemecatannya.

(baca: Capek Cuma Bisa "Ngomong", Fahri Hamzah Ingin Pensiun dari DPR)

PKS memecat Fahri karena menilai sikap politik Fahri berbeda dengan arahan partai, salah satunya terkait ide pembubaran KPK yang kerap disampaikam Fahri.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Fahri melalui amar putusan Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL dan mengharuskan PKS membayar kerugian imateriil sebesar Rp 30 miliar.

Namun, saat ini DPP PKS telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Jakarta.

(baca: Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja...)

Sebelumnya Fahri mengaku tak berencana maju kembali sebagai anggota Dewan pada periode mendatang.

"Kalau saya, Insya Allah enggak akan maju lagi. Saya sudah capek jadi legislatif, ngomong doang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ia bahkan menyinggung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berencana akan dengan serius membawa acara talkshow usai tak menjabat gubernur kelak.

Fahri menambahkan, dirinya juga ingin mengikuti jejak Ahok tersebut.

"Saya dengar Ahok mau jadi talkshow, bagus sekali. Saya juga punya imajinasi kalau berhenti jadi pejabat mau talkshow saja kalau ada TV yang mau," tuturnya.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyayangkan proses pengambilan putusan hak angket yang dipimpin Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com