Berang, Politisi PDI-P Sebut Munafik Para Penolak Hak Angket KPK

Kompas.com - 28/04/2017, 13:17 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Nada suara politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meninggi. Ia berang terhadap sikap para anggota DPR yang menolak usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu anggota Komisi III yang mengusulkan hak angket itu bahkan sampai menyebut rekan-rekannya munafik.

Saat itu, sidang paripurna digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (28/4/2017). Salah satu agendanya adalah persetujuan atas pengusulan hak angket KPK.

Sedikitnya, tiga fraksi mengungkapkan penolakan, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokat.

"Semua meyakini sejak awal bahwa ada proses yang salah dan harus didalami dalam konteks KPK secara institusi dan semua rekan-rekan anggota DPR Komisi III semua setuju. Tapi saya enggak tahu kemudian balik badan atau segala macam," kata Masinton.

"Yang disajikan adalah politik kemunafikan. Menurut saya harus dihentikan!" sambungnya.

(baca: DPR Setuju Usulan Hak Angket terhadap KPK)

Politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta II itu merasa pengajuan hak angket bukan lantas mendukung koruptor atau ingin melemahkan KPK.

Justru, pengajuan hak angket tersebut, kata dia, adalah bagian dari bersih-bersih negara.

"Saya ketika mengambil sikap harus mengusulkan hak angket, saya tahu risikonya tapi saya tidak mau munafik dalam melaksanakan politik. Saya tahu dampaknya tapi tidak mau mengandalkan pencitraan," ujar Masinton.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Nasional
Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Nasional
Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X